AHY Kecewa Perlakuan Koalisi Lama ke Demokrat: Tak Ada Etika

tirto.id - Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan alasan mengapa partai politiknya memilih untuk meninggalkan koalisi pengusung calon presiden, Anies Baswedan dan memilih mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. AHY mengklaim, partainya tidak diperlakukan dengan baik.

"Masyarakat mengetahui bahwa mengapa Demokrat tidak lagi berada di koalisi yang lama. Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya," kata AHY dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (14/1/2024).

"Kami memohon masyarakat dapat memahami situasi Partai Demokrat yang sangat tidak mudah waktu itu," lanjut AHY.

Sementara itu, AHY pun tidak mau lagi mengungkit masa lalu. Dia pun mengklaim partainya akan fokus untuk Tanah Air. Dia juga optimistis Prabowo-Gibran bisa melanjutkan program pemerintah yang sudah baik, sembari membawa perubahan dan perbaikan.

Tetapi, dia juga menuturkan partainya tetap akan memperjuangkan perubahan, perbaikan, serta melanjutkan program pemerintah yang sudah baik.

"Kami ingin melihat ke depan, karena agenda perjuangan kami perubahan dan Perbaikan serta melanjutkan hal- hal yang sudah baik tetap dapat kami lakukan di tempat kami yang baru," tutur AHY.

Kemudian, AHY menuturkan, Demokrat tetap bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan meski tak ada kadernya yang menjadi capres-cawapres. Sebab itu, tidak semua kader parpol dari koalisi lain menjadi capres-cawapres.

"Tetap bisa dilakukan. Karena faktanya, hampir di semua koalisi ada unsur pemerintahan, dan unsur diluar pemerintahannya. Artinya, posisi kita sama saja," ungkap AHY.

Berikut lima agenda besar Partai Demokrat:

1. Ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2. Kualitas SDM dan lingkungan hidup.

3. Kualitas penegakan hukum dan keadilan.

4. Kehidupan demokrasi dan kebebasan rakyat.

5. Tata kelola pemerintahan.

14 program prioritas Partai Demokrat:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar hidupnya makin layak.
2. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda, dan kaum

   perempuan.

3. Meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada UMKM, melalui pelatihan, akses permodalan, dan

   pemasaran.

4. Melanjutkan semua program-program Pro-Rakyat, era Pemerintahan Presiden SBY, dan Presiden

   Jokowi.

5. Meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi, menuju 6 persen atau lebih.
6. Menggalakkan dan meningkatkan investasi, serta dunia usaha, agar tercipta lapangan kerja yang lebih

   luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar.

7. Kontrol utang pemerintah dan BUMN, agar ekonomi nasional tumbuh lebih sehat.
8. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan.
9. Meningkatkan pembangunan SDM Indonesia, melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau, dari

   SD hingga Perguruan Tinggi.

10. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, serta kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan, di seluruh tanah air.
11. Menyelamatkan bumi dan lingkungan kita, yang makin terancam oleh krisis iklim.
12. Menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, yang dilaksanakan secara adil, dan tidak tebang pilih.
13. Meningkatkan kualitas kebebasan sipil, dan kemerdekaan pers, untuk menjaga dan merawat

    pilar-pilar demokrasi.

14. Menjaga nilai-nilai kesetaraan dan keseimbangan, antar lembaga negara, sesuai prinsip “checks and balances”, dalam sistem presidensial.