Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saling membantah mengenai isu dana mengendap di bank.
Isu bermula dari pernyataan Purbaya terkait 15 daerah yang menyimpan dana di bank, termasuk Jawa Barat. Purbaya mengutip data Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan bahwa daerah dengan anggaran mengendap terbesar adalah Jawa Timur dan Jawa Barat.
Dana yang mengendap di bank daerah masih sangat tinggi, mencapai Rp233 triliun. Banyaknya anggaran yang menumpuk di bank ini diduga karena realisasi belanja yang tidak sesuai target.
Merespons kondisi ini, Purbaya meminta pemerintah daerah (pemda) untuk untuk mempercepat belanja daerah dan segera melunasi kewajiban kepada pihak ketiga.
Pemda juga didorong untuk memanfaatkan dana simpanan yang ada, serta melakukan pemantauan ketat terhadap APBD Tahun 2025.
Respons Dedi dan Purbaya Soal Dana Mengendap di Jawa Barat
Dedi membantah adanya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito dan mengendap di bank senilai Rp4,17 triliun.
"Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito," kata Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).
Menurut Dedi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu menjadi masalah, karena pemda tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.
Dedi Mulyadi meminta Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito.
"Saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat malah sedang mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran," tegasnya.
Purbaya kemudian menanggapi pernyataan Dedi tersebut dengan menegaskan bahwa data yang ia sampaikan berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia.
"Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10).
Purbaya justru meragukan kemampuan Dedi untuk mengakses data perbankan. Menurutnya, sumber data Dedi hanya dari Bank Jawa Barat bukan dari data Bank Indonesia.
"Jadi Pak Dedy tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan? Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya,” ujarnya.
Dedi pun meminta Purbaya untuk buka-bukaan data. Sebab, menurutnya pernyataan Purbaya ini seolah lebih banyak melakukan belanja untuk aparatur dibandingkan untuk publik.
“Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik," ujarnya dalam keterangannya.
Editor: Iswara N Raditya
