tirto.id - Hari Perawat Nasional jatuh pada 17 Maret setiap tahun. Peringatan ini bertepatan dibentuknya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada 17 Maret 1974. Sehari sebelum perayaan tersebut, PPNI melakukan aksi ke DPR—terutama Komisi II DPR RI, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.
PPNI meminta adanya perubahan regulasi Aparatur Sipil Negara agar dapat menerima perawat yang honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) tanpa syarat sebagai pegawai negeri sipil dan menghargai lama masa kerja di instansi pemerintah. Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah menyatakan perawat belum dapat mengembangkan diri secara lebih profesional karena rendahnya penghargaan, penghasilan, dan kesempatan mengembangkan diri.
Dari tuntutan itu, bagaimana sebenarnya kecukupan tenaga perawat di pelbagai daerah?
Perawat ialah tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Pada 2015, jumlah tenaga medis, yaitu dokter umum, spesialis, dan gigi, tercatat 101.615 personel; sementara jumlah tenaga keperawatan sebanyak 223.910 atau menurun 5,6 persen dari tahun sebelumnya (237.181).
Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah perawat terbanyak (29.154 pada 2015), diikuti Jawa Timur (27.047). Sedangkan provinsi dengan jumlah perawat paling sedikit adalah Gorontalo (1.086 pada 2015).
Bila dibandingkan dari jumlah penduduk, secara nasional, rasio perawat terhadap penduduk sebesar 94,07 perawat per 100.000 penduduk pada 2014. Pada 2015, angka ini menurun menjadi 87,65 perawat/ 100.000 penduduk. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013, target rasio perawat terhadap jumlah penduduk pada 2019 adalah 180/ 100.000 penduduk. Angka di atas masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
Hanya dua provinsi yang memenuhi target pemerintah: Kalimantan Utara dengan rasio perawat 211,08/ 100.000 penduduk dan Kalimantan Timur sebesar 187,12/ 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio perawat terendah adalah Jawa Barat (47,70) dan Lampung (50,76). Dengan kata lain, setiap perawat di Jawa Barat bertanggung jawab atas 2.096 penduduk.
Berdasarkan tempat bekerja, perawat yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memiliki proporsi lebih sedikit dibanding rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lain. Pada 2014, secara nasional, jumlah perawat yang bekerja di Puskesmas sebesar 237.181 personel atau 43,96 persen dari total perawat. Pada 2015, jumlah perawat di Puskesmas menurun drastis sebanyak 73.311 personel atau cuma 29,69 persen (setara 32,74 persen dari total perawat).
Padahal Puskesmas ialah fasilitas kesehatan paling dekat di tengah masyarakat, yang mengutamakan upaya promotif dan preventif guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Ia menjadi bagian mendasar dari kewajiban pemerintah melayani hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan jiwa.
Dengan kata lain, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan paling awal yang menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. Bahkan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, untuk mendukung fungsi ini, Puskesmas memerlukan tenaga perawat dengan jumlah minimal 5 perawat untuk Puskesmas non-rawat inap dan 8 perawat untuk Puskesmas rawat inap.
Pada 2015 ada 9.754 Puskesmas di Indonesia. Di tahun yang sama, ada 48,78 persen Puskesmas di Indonesia dengan jumlah perawat melebihi standar yang ditetapkan pemerintah. Proporsi Puskesmas dengan jumlah perawat cukup sebanyak 42,46 persen dan 8,76 persen tergolong dalam kategori kekurangan perawat.
Dilihat sebarannya, provinsi dengan persentase jumlah perawatnya cukup dan berlebih yang bekerja di Puskesmas adalah Kepulauan Riau, yakni 95,38 persen dari seluruh Puskesmas. Diikuti Kepulauan Bangka Belitung (84,48 persen) dan Riau (82,84 persen).
DKI Jakarta adalah provinsi dengan persentase jumlah perawatnya sangat kurang di Puskesmas (86,69). Bahkan, persentase ini lebih tinggi dibanding Papua (60,99 persen) dan Papua Barat (59,26 persen).
Secara keseluruhan, jumlah perawat di DKI Jakarta sebanyak 11.916 personel pada 2014, menurun dari 11.729 pada 2015. Rasio perawat per 100.000 penduduk sebesar 115,24 (2015). Meski angka ini di atas rata-rata nasional, tetapi ia masih jauh dari target pemerintah, yakni 180 perawat/ 100.000 penduduk.
Dibandingkan di Puskesmas, perawat di DKI Jakarta lebih memilih bekerja di rumah sakit: 9.348 personel pada 2014 dan 10.699 pada 2015. Sebaliknya, jumlah perawat yang bekerja di Puskesmas di Jakarta menurun: 2.333 personel pada 2014 dan 1.024 pada 2015 (turun 56,11 persen).
Di sisi lain, cakupan kunjungan ke Puskesmas di DKI Jakarta mencapai 62,13 persen. Artinya, lebih dari 50 persen penduduk telah memanfaatkan Puskesmas. Warga dari Kepulauan Seribu paling tinggi memanfaatkan Puskesmas (lebih dari 100 persen).
Melihat tingginya kunjungan Puskesmas dan rendahnya jumlah perawat, pemerintah Jakarta perlu mencari cara untuk meningkatkan jumlah perawat yang bekerja di Puskesmas. Puskesmas adalah layanan kesehatan paling terjangkau oleh masyarakat dan paling pertama bisa diakses oleh peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apalagi tak semua warga Jakarta dapat berobat ke rumah sakit.
Bahkan dalam sistem BPJS pun Puskesmas menjadi rujukan pertama untuk berobat. Peningkatan jumlah perawat tersebut dapat dilakukan lewat langkah-langkah dukungan berupa pendidikan keperawatan serta menaikkan upah perawat di Puskesmas.
Penulis: Scholastica Gerintya
Editor: Maulida Sri Handayani
