tirto.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menuturkan, industri asuransi merupakan bisnis kepercayaan yang sangat esensial baik bagi keberlangsungan dan perlindungan risiko individu maupun entitas bisnis. Untuk itu, dia memberikan 5 catatan penting bagi industri asuransi Indonesia.
Pertama, Ma'ruf Amin mengingatkan agar tata kelola industri dan perusahaan asuransi tetap dalam koridor regulasi otoritas yang berlaku, inovasi produk-produk baru asuransi perlu di dorong tetapi tetap dilaporkan dengan berizin resmi dari otoritas.
"Aspek kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas dan peran perlindungan nasabah juga merupakan prinsip-prinsip yang senantiasa harus dikedepankan," ujar Ma'ruf Amin di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Kedua, industri asuransi harus memastikan aspek kehati-hatian tetap dijaga dalam pengelolaan risiko, perekonomian global masih tidak menentu sehingga diperlukan perhitungan dan kecermatan ekstra saat menentukan investasi pada aset.
"Hindari aset-aset beresiko tinggi, pastikan kesehatan keuangan perusahaan asuransi tetap terjaga. Lakukan pengelolaan keuangan perusahaan secara efisien dan seksama namun tetap lincah dan adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Ma'ruf Amin menekankan agar industri asuransi menjamin dan melindungi data pribadi nasabah untuk mencegah penyalahgunaannya. Kejahatan siber global telah memunculkan kerugian sangat besar bagi masyarakat dan negara.
"Data IMF tahun 2020 menunjukkan kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber yang dialami sektor keuangan global mencapai lebih dari 1.400 triliun. Untuk itu, saya minta otoritas sektor keuangan termasuk pelaku industri akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian khususnya perlindungan data dan pribadi nasabah," imbuh Ma'ruf Amin.
Ketiga, jaga penerapan prinsip syariah dalam seluruh produk dan layanan pada masyarakat. Pelaku industri syariah agar terus mengusung nilai-nilai kebaikan syariah dalam menjalankan setiap aspek bisnisnya, serta menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah.
"Kita harapkan nantinya, semakin banyak masyarakat memilih asuransi syariah bukan semata-mata untuk juga memenuhi tuntutan agama melainkan karena meyakini keunggulan produk dan layanannya. Tidak terpenuhinya prinsip syariah ini akan membawa resiko," jelas Ma'ruf Amin.
Soal tidak terpenuhinya prinsip syariah ini akan membawa resiko, setidaknya menurut Ma'ruf Amin ada dua resiko. Pertama adalah resiko reputasi dan resiko finansial. Resiko reputasi artinya masyarakat dinilai tidak akan lagi percaya dengan asuransi syariah sebab, asuransi syarih dengan yang tidak dinilai sama saja.
"Artinya orang tidak akan lagi memercayai asuransi syariah ataupun perusahaan syariah, karena dianggapnya syariah dan tidak syariah sama saja. Karena prinsip-prinsip syariahnya dihilangkan itu reputasinya akan rusak," ujar Ma'ruf Amin.
Resiko kedua adalah finansial, karena keuntungan yang di dapat tidak diperbolehkan untuk menjadi pendapatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.
"Kedua resiko finansial, karena keuntungan yang di dapat tidak boleh dijadikan pendapatan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bukan pendapatan yang halal, yang juga menjadi pendapatan perusahaan," kata Ma'ruf.
Hal yang sama juga berlaku bagi industri syariah. Sebagai bagian dari industri asuransi, asuransi syariah membawa kemaslahatan besar bagi umat karena pengelolaan resiko dibangun di atas prinsip kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
"Prinsip keadilan dan keberlanjutan serta distribusi resiko dan keuntungan yang relatif berimbang juga merupakan keunggulan kompetitif asuransi syariah yang mesti ditonjolkan," ungkap Ma'ruf Amin.
Ma'ruf Amin berharap kesadaran masyarakat akan adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip serta pentingnya proteksi asuransi meningkat. Di satu sisi, pemerintah saat ini juga akan terus mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, menurut Ma'ruf Amin, hal ini turut membuka peluang bagi industri asuransi syariah untuk terus aktif dan berkontribusi terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Selain itu, pemerintah bersama otoritas terus bersinergi meningkatkan dukungan industri keuangan nasional yang salah satunya hadir melalui undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) maupun berbagai peraturan otoritas sektor keuangan.
"Sinergi yang lebih kuat, antar pemangku kepentingan sangat perlu di dorong baik dalam implementasi regulasi maupun penguatan ekosistem seperti dukungan SDM, digitalisasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, industri asuransi syariah agar ikut mengambil peran yang lebih besar dalam rantai ekosistem ekonomi keuangan syariah," tandas Ma'ruf Amin.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
