tirto.id - Sebanyak 28 negara menjadi pasien atau mengajukan utang kepada International Monetary Fund (IMF) akibat situasi dunia yang tidak menentu. Beberapa negara tersebut perekonomiannya dirasa tidak sanggup menahan guncangan kondisi ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia harus waspada terhadap gejolak perekonomian global. Dia menjelaskan, berdasarkan laporan World Economic Outlook yang dirilis IMF pada Oktober 2022, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan menurun.
Pada 2022 ekonomi global diproyeksi tumbuh 3,2 persen, lalu melambat di 2023 dengan diproyeksi tumbuh sebesar 2,7 persen.
"Bapak Presiden juga menyebutkan bahwa sudah ada 28 negara yang masuk dalam list meminta bantuan dari IMF, bandingkan dengan pada saat krisis finansial di Asia yang jumlah negara masuk pasien IMF jauh lebih kecil dari itu," ujarnya dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2022, Kamis (13/10/2022).
Airlangga mengatakan, Indonesia perlu berhati-hati dengan kondisi pelemahan ekonomi dunia itu, yang merupakan dampak dari the perfect storm atau tantangan 5C, yaitu pandemi Covid-19 yang belum selesai, memanasnya konflik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, kenaikan harga komoditas, dan inflasi.
"Kita harus berhati-hati, saat ini kita menghadapi yang namanya the perfect storm atau tantangan 5C," kata dia.
Ia menyebutkan, saat ini lebih dari 55 negara mengalami perekonomian yang melambat, bahkan terkontraksi seperti Sri Lanka, Rusia, dan Ukraina. Tekanan inflasi pun telah membuat bank-bank sentral di berbagai negara mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga acuan.
Seperti Amerika Serikat yang suku bunganya sudah naik 300 basis poin, Uni Eropa sudah naik 125 basis poin, bahkan Indonesia pun sudah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin.
Meski demikian, dia menilai, laju inflasi Indonesia relatif moderat dibandingkan negara lainnya, seperti Amerika Serikat yang sudah di atas 8 persen dan Uni Eropa yang di atas 9 persen. Dia bilang, hal ini tak lepas karena adanya sinergi baik antara kebijakan fiskal dan moneter.
"Ekonomi Indonesia pun mampu tumbuh sebesar 5 persen selama tiga kuartal terakhir, dan di kuartal ketiga dan keempat kita juga berharap pertumbuhannya bisa mencapai target 5,2 persen," ungkap Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang antre menjadi pasien International Monetary Fund (IMF). Diketahui 28 negara telah mengajukan utang ke IMF sebagai dampak dari kondisi ketidakpastian ekonomi global.
"Tadi presiden sampaikan ada 28 negara sekarang yang sudah antri masuk di IMF. Kita jauh dari itu. Jadi optimisme itu harus dibangun, jangan kita bicara yang tidak jelas," tegas Luhut saat di JCC Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Jika menilik posisi utang Indonesia, pada Agustus 2022 posisi utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun atau setara 38,30 persen terhadap PDB. Utang ini naik Rp100,49 triliun dari sebelumnya Rp7.163,12 triliun di Juli 2022.
"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," demikian dikutip dari Buku APBN Kita edisi September 2022, Kamis (29/9/2022).
Utang pemerintah di Agustus didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp6.425,55 triliun atau sekitar 88,79 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp811,05 triliun atau 11,21 persen.
Besaran utang SBN terdiri dari domestik senilai Rp5.126,54 triliun. Utang tersebut berasal dari Surat Utang Negara (SUN) Rp4.195,39 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp931,15 triliun.
Kemudian untuk valas mencapai Rp1.299,02 triliun, terdiri dari SUN Rp972,25 triliun dan SBSN Rp326,77 triliun.
Selanjutnya, utang berasal dari pinjaman dalam negeri Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri Rp795,13 triliun. Pinjaman luar negeri itu terbagi untuk bilateral Rp264,39 triliun, multilateral Rp487,95 triliun, dan commercial banks Rp42,80 triliun.
Di sisi lain, data Bank Indonesia menunjukan posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 400,4 miliar dolar AS pada Juli 2022. Posisi ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya.
Secara tahunan, posisi ULN Juli mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy). Posisi ini lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy).
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam pernyataannya, Senin (15/9/2022).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
