Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menghadiri agenda Exit Meeting Amirul Hajj 2026 yang digelar di Kantor Urusan Haji Jeddah, Sabtu (6/0l6/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus penyampaian sejumlah rekomendasi perbaikan layanan untuk tahun mendatang.
Menhaj menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan haji tahun ini yang dinilai berjalan baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama banyak pihak, mengingat jemaah haji Indonesia datang dari berbagai daerah dengan latar belakang, karakter, dan kebutuhan yang beragam.
“Penyelenggaraan haji tahun ini tidak mudah. Jemaah kita datang dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam latar belakang dan keberagaman. Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, prosesnya dapat terlaksana dengan baik,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut.
Gus Irfan menegaskan, Kemenhaj tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelenggarakan layanan haji. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras sejak fase persiapan, operasional, puncak haji, hingga pemulangan jemaah.
“Kemenhaj tidak berdiri sendiri. Kami membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Saya mengapresiasi seluruh stakeholder yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan haji tahun ini,” kata Gus Irfan.
Sementara itu, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Ian Heriyawan, menyampaikan sejumlah capaian dan catatan operasional haji 2026. Ia menyebut penyerapan kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 99,6 persen, dengan sekitar 600 kuota yang tidak terserap.
“Untuk pemulangan, sampai saat ini sudah 78 kloter atau sekitar 30.500 jemaah yang kembali ke Tanah Air,” kata Ian.
Terkait layanan tahun depan, Ian menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara petugas haji Indonesia dan syarikah. Menurut dia, pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi terhadap kebijakan Arab Saudi, terutama terkait penunjukan syarikah sebagai mitra layanan jemaah.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Amirulhaj, Ilfi Nurdiana, menyampaikan 10 poin rekomendasi untuk peningkatan layanan haji ke depan.
Pertama, peningkatan layanan di Mina, khususnya terkait kapasitas tenda dan penyediaan ruang privasi bagi jemaah perempuan agar tetap dapat menjaga aurat dengan nyaman.
“Kedua, peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pra dan pasca-Armuzna. Perlu ada penegasan kepada syarikah penyedia transportasi agar bus datang lebih awal. Syarikah yang terlambat juga perlu dievaluasi untuk penyelenggaraan tahun berikutnya,” kata Ilfi.
Ketiga, percepatan operasional bus shalawat pasca-Armuzna dengan dasar persetujuan dari Kerajaan Arab Saudi agar jemaah dapat melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada dengan lebih lancar.
“Keempat, efisiensi layanan berbasis kedekatan hotel dengan Masjidil Haram. Kami menilai, meskipun biaya hotel lebih tinggi, penempatan hotel yang dekat dengan Haram dapat mengurangi kebutuhan transportasi dan meningkatkan kenyamanan jemaah,” kata Ilfi.
Kelima, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri dalam layanan katering jemaah, baik melalui dapur milik Indonesia maupun bahan makanan yang diimpor dari Indonesia.
“Keenam, peningkatan pelatihan bagi petugas kloter dan petugas daerah agar kualitas layanan di lapangan semakin seragam dan sesuai standar,” ujarnya.
Ketujuh, penguatan standar layanan petugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penambahan jumlah pembimbing ibadah laki-laki agar layanan tetap berjalan ketika petugas perempuan berhalangan.
“Poin delapan, penguatan diplomasi layanan kesehatan dan akomodasi Armuzna, terutama peningkatan fasilitas tenda, penambahan jumlah toilet bagi perempuan dan lansia, serta izin safari wukuf bagi jemaah yang sakit parah,” kata dia.
Kesembilan, penguatan layanan haji ramah lingkungan, khususnya di kawasan Armuzna, dengan mengurangi sampah plastik melalui penyediaan tumbler dan dispenser air minum.
“Terakhir, perlu layanan jasa dorong yang terintegrasi, nyaman, dan aman bagi lansia dan jemaah risiko tinggi, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Selain itu, perlu dikaji kemungkinan dibukanya Bandara Taif. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, perlu melakukan feasibility study atau kajian kelayakan,” kata dia.
Sebagai penutup, forum Exit Meeting Amirul Hajj 2026 mencatat adanya apresiasi dari berbagai pihak terhadap standar layanan haji tahun ini yang dinilai semakin baik. Tingginya tingkat kepuasan jemaah menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan haji, yang terlihat dari menurunnya jumlah keluhan jemaah secara signifikan.
Selain itu, temuan audit internal maupun eksternal juga menurun, menunjukkan tata kelola penyelenggaraan haji yang semakin transparan dan akuntabel. Standar layanan atau Service Level Agreement (SLA) yang semakin jelas dan terukur, serta indikator kesehatan jemaah yang membaik, menjadi catatan positif untuk memperkuat kualitas pelayanan haji pada tahun berikutnya.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Siti Fatimah
