Zulhas Tak Mau Kopdes Merah Putih Bernasib Seperti KUD Orde Baru

tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus dibangun dengan cara yang benar agar tidak bernasib sama dengan program Koperasi Unit Desa (KUD) pada era Orde Baru yang mengalami kegagalan.

Zulhas mengatakan, Koperasi Merah Putih tidak boleh lagi dibentuk dengan cara meminjamkan modal terlebih dahulu, tanpa memperhatikan model bisnis apa yang akan dijalankan oleh koperasi tersebut.

Pasalnya, konsep KUD di era Orde Baru memungkinkan simpan-pinjam dengan syarat yang mudah tanpa mempertimbangkan risiko gagal bayar.

“Karena memang pengalaman koperasi selalu kita ingin cara yang mudah. Nah, cepat bentuk, ambil dulu anggaran, kemudian kita kasih uang, dibagi pinjam, simpan-pinjam kan? Pinjam semua, habis itu baliknya enggak. Tutup koperasinya. Namanya KUD, Ketua Untung Duluan,” ujar Zulhas saat ditemui di Mandiri Corporate University, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (25/6/2025).

Dalam pembentukan Koperasi Merah Putih kali ini, Zulhas memastikan skema itu tidak akan terulang lagi. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah akan memikirkan terlebih dahulu model bisnis apa yang akan dijalankan oleh para pemilik koperasi, baru nantinya modal dipinjamkan.

“Nah oleh karena itu koperasi ini, kita bukan cara yang mudah atau cara yang sulit, tapi kita pilih cara yang benar. Apa itu cara yang benar? Kita pikirkan bisnisnya dulu. Kita pikirkan usahanya dulu. Karena kalau tidak dipikirkan usahanya, di desa, di kampung gitu, dikasih kegiatan yang tidak jelas usahanya, ya mereka juga nggak mungkin bisa berkembang,” urainya.

Zulhas bilang, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan dalam Koperasi Merah Putih nanti setidaknya ada enam unit usaha yang bisa dilakukan oleh para pemilik koperasi. “Nah, oleh karena itu, Presiden perintahkan minimal ada enam unit usaha, minimal. Sehingga dia [Koperasi Merah Putih] bisa memberikan keuntungan yang rutin. Asal diurus benar saja, saya kira ini bisa jalan dengan baik,” ucap Zulhas.

Ketua Umum PAN itu menegaskan, kali ini pemerintah tidak boleh lagi gagal dalam membangun Koperasi Merah Putih. Apabila gagal, maka program serupa tidak akan pernah dijalankan lagi ke depannya.

“Oleh karena itu ini tidak boleh gagal, kalau gagal kali ini maka tidak akan ada koperasi lagi. Enggak akan ada lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengaku tak habis pikir dengan ide pemerintah yang berencana membangun 70-80 ribu Koperasi Merah Putih.

Sebab, meski banyak yang kurang optimal, menurutnya Indonesia telah memiliki setidaknya 70 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh Tanah Air. BUMDes pun dapat membentuk koperasi atau unit usaha desa lainnya, yang bergerak di bidang apa pun, termasuk pangan.

“Saya berpikir keras, apa landasan pemerintah ingin membentuk Koperasi Merah Putih di 70 ribu desa hanya untuk menyerap hasil pertanian. Bagaimana nasib usaha yang eksis terlebih dahulu?” kata dia, saat dihubungi Tirto pada Selasa (4/3/2025) lalu.

Alih-alih membangun Koperasi Merah Putih, Huda menyatakan pemerintah seharusnya belajar dari kegagalan pengimplementasian program KUD yang mempunyai bentuk bisnis dan tujuan sama.

“Hasilnya [KUD]? Gagal total. Sampai sekarang program itu nggak berjalan lagi. Sekarang pola yang sama ingin diterapkan melalui Koperasi Merah Putih. Tidak masuk akal dan berisiko ada fraud,” ujar Huda.