Menuju konten utama

Kartelisasi & Yudisialisasi Politik Oligarki Lemahkan Demokrasi

Situasi politik Indonesia menjelang Pemilu 2024 kian menghangat.

Kartelisasi & Yudisialisasi Politik Oligarki Lemahkan Demokrasi
Situasi politik Indonesia menjelang Pemilu 2024 kian menghangat. Terlebih usai adanya putusan MK terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berakhir dengan pencopotan jabatan Ketua MK yang saat itu diduduki oleh Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi.

Putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia capres cawapres ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman, untuk melenggang menjadi cawapres. Meski demikian, Anwar Usman merasa dirinya difitnah dan yang terjadi adalah pembunuhan karakter.

Bagaimana pakar hukum tata negara melihat kondisi politik Indonesia saat ini? Sekjen ALMI (Akademi Ilmuwan Muda Indonesia) sekaligus pengajar Fakultas Hukum UGM, Herlambang P. Wiratraman, membagikan pandangannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi hingga putusan Majelis Kehormatan MK dan situasi politik serta demokrasi di Indonesia saat ini.

Simak obrolan tirto.id bersama Herlambang P. Wiratraman dalam Podcast For Your Pemilu.

Jangan lupa tuliskan saran, kritik, dan pendapatmu di kolom komentar untuk membantu tirto.id jadi lebih baik.
Baca juga artikel terkait VIDEO - TIRTO atau tulisan lainnya dari Dadan Gustian

Editor: Dadan Gustian