Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, meminta para kepala daerah segera mengusulkan lahan milik Pemprov, Pemkab maupun Pemkot sebagai lokasi permanen Sekolah Rakyat. Langkah ini penting agar pembangunan sekolah dapat dimulai tahun ini dan siap beroperasi pada 2026.
Permintaan ini disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Yusran Fahim-Hamsina Bolu; Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Ronal Kandoli-Fredy Tuda; Bupati Aceh Bireun, Mukhlis; serta Kepala Dinas Sosial Palu, Zuzik di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
"Yang 200 (titik Sekolah Rakyat) ini, itu sifatnya sementara. Makanya yang dipakai adalah gedung punya Kemensos, gedung punyanya Kemenaker, ya, dalam bentuk BLK-BLK. Dan yang 200 ini, yang daerahnya ada (termasuk) di 200 titik ini, segera mengusulkan lahan. Lahan untuk membangun sekolah permanen yang akan dibangun tahun ini dan kemudian akan dibuka di tahun 2026," kata Agus Jabo.
Program Sekolah Rakyat merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan dasar hingga menengah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos ditunjuk sebagai penanggung jawab utama program ini.
Sekolah Rakyat akan dibuka di 200 titik yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026. Tahap pertama Sekolah Rakyat akan dibuka di 100 titik dengan memanfaatkan gedung milik Kemensos dan sementara milik Pemda.
Sekolah-sekolah ini mulai merekrut siswa dan tenaga pendidik, dan dijadwalkan diluncurkan pada 14 Juli 2025. Tambahan 100 titik lainnya akan bekerja sama dengan Kemenaker dan menggunakan fasilitas seperti Balai Latihan Kerja (BLK) serta UPTD milik Pemda.
Agus Jabo menjelaskan, pengusulan lahan permanen harus segera dilakukan. Sebab, lokasi sementara diperkirakan tidak mampu menampung banyaknya siswa Sekolah Rakyat pada tahun depan.
"Bagi bapak-bapak yang wilayahnya ada Sekolah Rakyat sementara, harus segera disiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen, supaya di tahun 2026 sudah bisa menerima murid lagi. Karena yang sementara ini di tahun berikutnya sudah tidak bisa menampung, pak. Sudah tidak bisa menampung murid lagi karena ini adalah sementara. Yang tadi saya sampaikan itu asetnya Kemensos dan sekarang yang diusulkan, asetnya Kemenaker, ditambah beberapa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota," jelasnya.
Melanjutkan, Agus Jabo menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemprov, Pemkab maupun Pemkot dalam mengusulkan lahan. Di antaranya, yakni tanah yang diusulkan statusnya bukan tanah sengketa serta lokasinya harus aman atau bukan rawan bencana.
"Sekarang perintah Presiden (ukuran lahan yang diusulkan) 8,2 hektare, yang paling ideal, tapi kalau kemudian (Pemda) itu adanya cuma 6 hektare, ya nanti kita sesuaikan," terangnya.
Di atas lahan tersebut nantinya dibangun berbagai fasilitas unggulan untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar. Mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, laboratorium, tempat ibadah, hingga perpustakaan.
Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar tidak berbuat curang dalam proses perekrutan siswa di sekolah gratis ini.
"Presiden berkali-kali mengingatkan ini (Sekolah Rakyat) khusus untuk saudara-saudara kita yang miskin ekstrem. Jadi tidak boleh ada permainan, tidak boleh ada titipan. Presiden disamping ingin memotong transmisi kemiskinan, beliau ingin memuliakan orang-orang miskin," kata Agus Jabo.
Adapun dalam pertemuan ini, para kepala daerah telah menyerahkan proposal lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kota Palu, misalnya, akan menyelenggarakan Sekolah Rakyat tahun ini di Sentra Nipotowe Palu.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
