Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk aktif memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah sebagai momentum memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, sejumlah program strategis nasional, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto, perlu disambut secara proaktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Ribka saat menjadi panelis dalam Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026).
“Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujarnya.
Sebagai contoh, Ribka menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga membuka ruang penggerak ekonomi bagi sektor pertanian, perikanan, serta pelaku usaha setempat.
“Programnya bukan hanya untuk memberikan makan, tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan [juga bisa terlibat]. Pokoknya semua ada efek berantainya [yang sangat besar],” katanya.
Di sisi lain, Ribka mengatakan bahwa Papua masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional. Ia menilai percepatan pembangunan Papua membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai elemen masyarakat di Papua.
“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar tujuan utama kebijakan tersebut, yakni memberikan pelindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP), dapat terwujud secara optimal. Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong evaluasi dan penyempurnaan tata kelola Otsus, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Papua.
Ribka pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua, mulai dari Pemda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat, untuk memperkuat sinergi dalam mengawal agenda pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Ribka, Papua harus mulai menyiapkan sumber daya dan kapasitas pembangunan sejak sekarang agar mampu mengambil peran strategis dalam transformasi Indonesia menjadi negara maju.
“Ini yang harus kita ketahui [sebagai] masyarakat semua, di mana arah [yang dituju oleh] negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana,” tandasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
