tirto.id - Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara harus mengoptimalkan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal itu diungkapkan Vice President Alibaba Group, Brian Wong yang juga menegaskan pemilik UKM harus dibekali kesadaran dan kapasitas dalam memanfaatkan teknologi e-commerce.
"Untuk bisnis kecil dan menengah terkadang penggunaan teknologi masih dianggap asing dan sulit. Untuk itu, kami (Alibaba) memiliki misi untuk menghancurkan mitos ini. Karena pemanfaatan teknologi untuk UKM akan menciptakan pembangunan yang inklusif yang melibatkan tidak hanya 20 persen masyarakat melainkan juga 80 persen lainnya," jelas Brian dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Brian juga mengatakan bahwa pasar e-commerce memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu, Alibaba Group tidak bertujuan untuk mendirikan Alibaba di Indonesia melainkan bekerja sama dengan perusahaan lokal e-commerce Indonesia seperti Lazada dan Tokopedia dalam meningkatkan gairah dan kompetensi UKM Indonesia untuk mengadaptasi teknologi e-commerce.
Selain itu, UKM juga harus memiliki strategi yang jitu dalam mengubah perilaku konsumen Indonesia yang berbelanja secara online. Menurut Brian, saat ini pembelian dan penjualan melalui media sosial masih mendominasi di Indonesia. E-commerce harus dapat mengubah tren ini dengan memanfaatkan keunggulan fitur yang dimiliki, seperti sistem pembayaran, rating, dan jaringan yang lebih luas.
Akan tetapi, menurut Brian perkembangan e-commerce Indonesia tetap dihadapi dengan berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah masalah sistem pembayaran karena akses layanan finansial, seperti tabungan, yang belum dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Tantangan kedua adalah minimnya keberadaan infrastruktur retail terutama di luar daerah perkotaan.
Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah telah menyiapkan program rencana pembangunan sekaligus menyambut baik partisipasi aktif sektor swasta seperti Alibaba dalam memberikan berbagai pelatihan tentang e-commerce.
"Maka dari itu pemerintah mengambil langkah strategis untuk perkembangan ekonomi digital, termasuk menciptakan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik, membangun infrastruktur, dan membina technopreneurs," kata Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/12/2017).
Roadmap perdagangan elektronik untuk periode 2017-2019 memiliki program yang bervariasi. Mulai dari kredit mikro, pajak lebih rendah untuk investor lokal, pendidikan dan pelatihan e-commerce, dan pengembangan sistem pembayaran nasional. Selain itu, secara logistik pemerintah juga berniat untuk meningkatkan kualitas perusahaan pengirim barang nasional.
Penulis: Terry Muthahhari
Editor: Maya Saputri
