tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah sebesar Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024 atau setara 38,49 persen terhadap PDB. Posisi utang tersebut berkurang Rp40,76 triliun atau turun 0,47 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Juli 2024 yang sebesar Rp8.502,69 triliun.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Riko Amir, menjelaskan penurunan nominal utang di Agustus disebabkan oleh pembayaran utang jatuh tempo pada bulan tersebut.
"Jadi pas mungkin bulan itu, ada jatuh tempo yang sangat besar, jadi utangnya turun,” tutur Riko dalam Media Gathering, di Anter, Kabupaten Serang, Banten, dikutip Jumat (27/9/2024).
Per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun. Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin ini turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia
Riko menyampaikan, rasio utang tersebut juga masih dalam batas wajar. Karena secara rasio utang yang tercatat per akhir Agustus 2024 ini, masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
"Outstanding utang emang bertambah tapi secara debt to GDP sudah menurun dan saat pandemi rasio utang naik lagi. Dari angka 40,7 persen perlahan kami turunkan," ujarnya.
Secara rinci utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07 persen. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp7.452,56 triliun.
Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). SBN Domestik tercatat sebanyak Rp6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.217,73 triliun.
Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp1.389,14 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBSN senilai Rp364 triliun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
