Uni Eropa Tak Mau Intervensi Krisis Catalunya dan Spanyol

Reporter: Yuliana Ratnasari, tirto.id - 20 Okt 2017 09:12 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Berbicara menjelang KTT Dewan Uni Eropa, Presiden Dewan Eropa memastikan bahwa masalah Catalunya tidak masuk dalam agenda pembahasan mereka.
tirto.id - Presiden Dewan Eropa Donald Tusk secara eksplisit telah mengesampingkan tindakan Uni Eropa untuk Catalonia, terlepas dari situasi "prihatin".

"Tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk mediasi atau inisiatif atau tindakan internasional," kata Tusk sebagaimana dilansir BBC.

Pernyataan ini diungkapkan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Presiden Komisi UE Jean-Claude Juncker.

Catalunya memilih untuk memisahkan diri dalam sebuah referendum 1 Oktober, yang dilarang oleh Spanyol dan telah mendorong aksi demonstrasi massal.

Ucapan Tusk tersebut muncul beberapa jam setelah Spanyol mengatakan bahwa pihaknya segara memulai proses penerapan pemerintahan langsung di wilayah otonom Catalunya.

"Saya tentu saja karena banyak alasan, melakukan kontak permanen dengan [Perdana Menteri Spanyol] Mariano Rajoy," kata Tusk.

"Tidak ada yang disembunyikan terkait situasi Spanyol yang mengkhawatirkan, tapi posisi kita ... jelas,” tambahnya.

Dia berbicara menjelang KTT Dewan Uni Eropa, dan memastikan bahwa masalah Catalunya "tidak masuk dalam agenda kami."

Pemimpin Eropa lainnya, termasuk Angela Merkel dari Jerman dan Emmanuel Macron dari Perancis, juga memberikan dukungan mereka di belakang Madrid.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa krisis tersebut menampakkan kemunafikan Barat, yang mendukung beberapa gerakan separatis tapi tidak pada yang lain.

Dia berargumen bahwa negara-negara Barat telah mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia - sekutu Rusia - tapi bukan Catalonia atau untuk Kurdistan Irak.

Spanyol mengatakan akan memulai proses penerapan peraturan langsung pada Sabtu (21/10/2017) dengan mengaktifkan pasal 155 dari konstitusi negara tersebut.

Namun, pemimpin Catalonia mengatakan parlemen daerah tersebut akan memilih untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaannya jika Spanyol melanjutkan "represi".

Beberapa orang khawatir gerakan terbaru bisa memicu kerusuhan lebih lanjut setelah demonstrasi massa sebelumnya dan sejak pemungutan suara pada 1 Oktober.

Pengadilan tertinggi Spanyol menyatakan bahwa referendum Catalunya ilegal dan mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar konstitusi, yang menggambarkan negara tersebut sebagai kekuasaa yang tidak dapat dibagi.

Pasal 155 dari konstitusi itu, yang memperkuat peraturan demokratisasi tiga tahun setelah kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, memungkinkan Madrid untuk memaksakan peraturan langsung dalam sebuah krisis, namun tidak pernah diajukan.

Akan tetapi, pemerintah Spanyol saat ini menegaskan akan memulai prosedurnya pada hari Sabtu.

"Tidak ada yang meragukan bahwa pemerintah Spanyol akan melakukan semua yang bisa untuk mengembalikan tatanan konstitusional," sebuah pernyataan pemerintah mengatakan.

Pada Sabtu, pemerintah akan memutuskan daftar tindakan spesifik untuk mentransfer kekuasaan dari Catalonia ke Madrid.

Tingkat tindakan tersebut belum jelas, namun bisa termasuk mengendalikan polisi regional, atau bahkan menyerukan pemilihan cepat.

Xavier Arbós, pakar konstitusional di Universitas Barcelona, mengatakan: "Kami sama sekali tidak tahu tindakan apa yang dapat dilakukan pemerintah Spanyol.

"Kami tidak tahu bagaimana kekuatan pemerintah Catalan bisa terpengaruh,” tambahnya.

Senat Spanyol, yang dikendalikan oleh Partai Populer konservatif Rajoy (PP) dan sekutu-sekutunya, kemudian harus menyetujui daftarnya.

Analis mengatakan Pasal 155 tidak memberi pemerintah kekuatan untuk sepenuhnya menunda otonomi, dan tidak dapat menyimpang dari daftar tindakan.

Setelah pemilihan 1 Oktober, pemimpin Catalunya Carles Puigdemont menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan.

Dia telah memperingatkan status yang ditangguhkan bisa berubah.

"Parlemen Catalan dapat melanjutkan, jika dianggap tepat, untuk memberikan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," katanya.

Tapi jika Madrid menguasai keuangan daerah atau kepolisian, atau membubarkan parlemen daerah Catalan, pemungutan suara semacam itu akan menjadi sebuah tantangan.

Namun, konstitusi tidak menetapkan batasan waktu dalam prosesnya.

Baca juga artikel terkait REFERENDUM CATALUNYA atau tulisan menarik lainnya Yuliana Ratnasari
(tirto.id - Politik)

Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari

DarkLight