tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, sebanyak 4.205.337 pelajar dari 56.194 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat di Tanah Air mengikuti Ujian Nasional (UN). Pelaksanaan UN yang dimulai hari ini, Selasa (2/5//2017), pun diharapkan berjalan tanpa kecurangan.
"Saya harapkan UN SMP dapat berjalan dengan baik. Jauh dari praktik-praktik kecurangan dan ketidakjujuran," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara.
Dijelaskan Muhadjir, UN memang tidak lagi mempengaruhi kelulusan, namun nilai UN tersebut dilampirkan dalam surat keterangan capaian siswa berupa sertifikat.
"Oleh karena itu, kami berharap para pelajar tetap bersungguh-sungguh mengikuti UN," ujar Muhadjir mengharapkan.
Adapun mata pelajaran yang diujikan dalam UN SMP yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
UN untuk tingkat SMP dilakukan dengan dua tahap yakni tahap pertama pada 2 Mei hingga 8 Mei dan tahap dua pada 9 Mei hingga 16 Mei.
Sebanyak 56.194 sekolah tersebut terdiri dari 45.098 yang menyelenggarakan UN berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) dan 11.096 sekolah yang menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Hanya terdapat dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK untuk tingkat SMP secara keseluruhan yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Seperti dilaporkan, belum semua SMP di Indonesia bisa melaksanakan UNBK karena kendala fasilitas. Seperti di Kendari misalnya, dari 54 sekolah, hanya sepuluh sekolah yang bisa melaksanakan UNBK.
"Untuk Kendari tahun ini ada 10 yang menyelenggarakan UNBK dengan jumlah peserta sebanyak 2591 pelajar," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Nasional Kendari Sartini di Kendari, Senin (1/5/2017) kemarin.
Di Kota Kendari terdapat 54 sekolah tingkat SMP yang akan menggelar ujian, namun tidak semua bisa menggelar secara mandiri dan harus menumpang di sekolah lain. Sebanyak 3.285 pelajar masih melaksanakan ujian nasional dengan kertas dan pensil.
"Selebihnya masih melaksanakan ujian nasional kertas dan pensil yang tersebar pada 44 sekolah," kata Sartini.
Sementara itu, baru 24 dari 1.623 SMP/MTs di 22 kabupaten dan kota di NTT yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Selebihnya, sekolah masih menggunakan ujian berbasis pensil dan kertas menyelenggarakan ujian nasional.
Menanggapi hal itu, pemerintah pun mendorong sekolah menyiapkan sumber daya dan infrastruktur pelaksanaan ujian berbasis komputer, namun menyerahkan kewenangan kepada sekolah untuk membuat keputusan mengenai penyelenggaraan ujian berdasar kondisi masing-masing.
"Jika memang masih belum mampu dari aspek peralatan pendukung maka pemerintah tidak memaksakan untuk haru berbasis komputer," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Alo Min di Kupang. "Jadi benar-benar sangat mandiri tergantung kepada kemampuan sekolah."
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
