Masuk tirto.id
tirto.id - Tudingan Amerika Serikat (AS) bahwa Indonesia menjadi jalur transshipment produk Cina menuju pasar AS berpotensi memengaruhi hubungan dagang kedua negara. Pemerintah Indonesia telah membantah tudingan tersebut, sementara ekonom dan pengamat maritim menilai isu tersebut tetap perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada pemeriksaan barang, tarif, hingga kelancaran perdagangan.
Dikutip dari ANTARA, Tudingan tersebut termuat dalam laporan The Great Transshipment Scam yang diterbitkan Office of Trade and Manufacturing Policy Amerika Serikat. Laporan itu menuding sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadi jalur pengalihan pengiriman barang Cina untuk menghindari tarif AS. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam ditempatkan dalam kategori Tier 2. Laporan tersebut juga menyoroti aktivitas barang terkait Cina, khususnya kotak dan wadah plastik di koridor Bekasi-Batam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tudingan tersebut. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (20/8/2026), Airlangga mengatakan tudingan AS tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Sehari setelahnya, saat ditemui usai konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (21/8/2026), Airlangga kembali ditanya mengenai dampak isu tersebut terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS.
“Sepertinya tidak akan mempengaruhi ART, karena ART kan kita sudah tanda tangani. Dan tinggal menunggu proses lanjutan dari section 301,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan proses selanjutnya akan masuk ke tahap ratifikasi setelah penyempurnaan kesepakatan.
“Kalau itu sudah ada penyempurnaan, akan ada amandemen. Kemudian proses berikutnya adalah ratifikasi masing-masing,” ujarnya.
Ekonom Peringatkan Risiko Kenaikan Tarif
Meskipun dibantah pemerintah, Ekonom CORE Indonesia, Faisal, meminta semua pihak tetap waspada. Ia melihat dokumen analisis yang dikeluarkan oleh otoritas Amerika Serikat dibuat dengan sangat detail.
“Kalau melihat dokumen yang dikeluarkan oleh Office of Trade and Manufacturing Policy Amerika yang dikasih judul The Great Transshipment Scam, ini sepertinya memang serius ya menurut saya dan sangat komprehensif analisisnya, sangat detail juga kalkulasinya,” kata Faisal.
Menurut Faisal, isu tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian terkait tarif yang akan dikenakan Amerika Serikat terhadap Indonesia.
“Bentuk ketidakpastiannya adalah ketidakpastian tarif nanti yang dikenakan oleh Amerika. Karena bisa saja dia kemudian, kalau dianggap fix ya, patah dan Indonesia tidak, ya susah kalau buat kita untuk ini ya, untuk me-resolve kalau dia kaitannya dengan investasi dari Cina ya, berarti kita mendapatkan konsekuensi tarif yang lebih tinggi,” kata Faisal.
Faisal menilai Indonesia perlu memperhitungkan potensi kebijakan AS di luar kesepakatan yang telah ditandatangani karena dapat memengaruhi hubungan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara.
“Setelah ditandatangani ART ternyata Amerika itu bisa saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru ya di luar itu, yang bisa merusak apa yang sudah disepakati. Dan artinya akan tercipta ketidakpastian dalam hal hubungan dagang yang masih akan mempengaruhi kondisi atau kinerja perdagangan Indonesia dengan Amerika," lontarnya
"Tapi juga bukan hanya dengan Amerika [hubungan dagang Indonesia akan terdampak] tapi juga dengan banyak negara, termasuk dengan Cina karena ini kan hubungannya karena Indonesia dituduh transshipment dari Cina,” jelasnya.
Kredibilitas Sektor Maritim RI Dipertaruhkan
Dari sisi maritim, Pengamat Maritim, Marcellus Hakeng, menilai tudingan tersebut perlu disikapi secara serius tanpa menimbulkan kepanikan. Menurutnya, Indonesia perlu memastikan posisi strategisnya dalam rantai pasok global tidak dimanfaatkan untuk praktik pengalihan asal barang secara tidak transparan.
“Menurut saya, tudingan Amerika Serikat bahwa Indonesia menjadi jalur transshipment produk Cina menuju pasar AS perlu disikapi serius, tetapi tidak dengan kepanikan. Sebagai negara maritim di persilangan perdagangan dunia, Indonesia memang memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global. Karena itu, yang harus dipastikan adalah posisi tersebut tidak dimanfaatkan untuk praktik shadow transshipment, atau pengalihan asal barang secara tidak transparan,” kata Marcellus.
Marcellus menilai tudingan tersebut juga berkaitan dengan kredibilitas Indonesia dan dapat berdampak terhadap eksportir apabila sorotan AS berkembang.
“Saya melihat persoalan ini bukan hanya tudingan perdagangan, tetapi juga menyangkut kredibilitas Indonesia. Jika sorotan tersebut berkembang, eksportir dapat menghadapi pemeriksaan bea cukai, pengetatan rules of origin, audit, bahkan potensi tarif penangkal,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia perlu memperkuat sistem ketertelusuran barang dari hulu hingga pelabuhan untuk memastikan asal-usul komoditas ekspor dapat dibuktikan.
“Menurut saya, langkah paling penting yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun sistem ketertelusuran barang dari hulu sampai ke pelabuhan. Setiap komoditas ekspor, khususnya yang menuju Amerika Serikat, harus dapat dibuktikan asal-usulnya melalui data bahan baku, proses produksi, dokumen kepabeanan, hingga manifes pengiriman,” kata Marcellus.
Marcellus juga mendorong pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama dan pertukaran data dengan otoritas AS sebagai langkah menghadapi tudingan tersebut.
“Saya kira Indonesia perlu membangun kerja sama dan pertukaran data yang lebih erat dengan otoritas Amerika Serikat, sekaligus belajar dari pengalaman negara lain tanpa menyalin kebijakannya secara mentah,” katanya.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Siti Fatimah
