Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri terkait bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026). Pada pertemuan sore hari itu, ia mengatakan bahwa untuk saat ini Indonesia harus mengambil posisi dalam perundingan dagang dengan negara manapun.
Menjalani perjanjian dagang dengan negara manapun menjadi penting untuk menguatkan strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang akan segera ditandatangani pada bulan ini, dinilai menjadi perundingan dagang yang paling menguntungkan Indonesia saat ini.
"Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (16/2/2026).
Namun demikian, Prabowo memberikan penegasan terkait arah dan prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap perundingan ekonomi internasional. Menurutnya, setiap perjanjian dagang yang akan diteken harus benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.
Pun, perundingan dagang tidak boleh semata-mata bersifat transaksional jangka pendek, melainkan harus berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi nasional. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global menjadi prioritas utama.
“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ungkap Teddy.
Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil konkret yang dapat dirasakan oleh bangsa dan negara.
"Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” pungkas Teddy.
Dalam pertemuan di Hambalang Ahad sore itu, turut hadir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; hingga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
