Transkrip Lengkap Debat Perdana Pilpres 2019 Segmen Tiga

tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai menggelar debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) pukul 20.00 WIB.

Debat ini diikuti oleh pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pada debat perdana kali ini merupakan satu dari lima rangkaian debat yang akan dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No 7/2017 tentang pemilu. Debat dengan durasi 90 menit ini terbagi dalam enam segmen yang dipandu oleh moderator Ira Koesno dan Imam Priyono.

Berikut transkrip lengkap Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 segmen tiga:

Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Menjawab Pertanyaan Panelis

Tema: Korupsi dan Terorisme

Amplop A

Pertanyaan: Untuk menduduki jabatan publik, seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?

Jawaban Jokowi: Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis pada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik, perlu sebuah penyederhanaan sistem, di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga Pemilu menjadi murah.

Pejabat-pejabat tidak terbebani biaya Pemilu. Sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik. Dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini, jabatan-jabatan baik itu Bupati, baik itu Wali Kota, Gubernur, dan seterusnya kita akan mendapatkan putra-putri terbaik. Karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat.

Dan sekarang memang sudah kita lakukan. Contoh, rekrutmen ASN atau PNS kita. Semua berjalan dengan transparan, akuntabel, dan semua orang bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus. Terima kasih.

Tanggapan Prabowo: Jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih praktis, konkret, dan segera. Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang begitu besar.

Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah, eksekutif, kalau benar-benar niat memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye. Sebagai contoh TV adalah milik rakyat, dunia maya. Jadi nggak boleh perlu banyak bayar, untuk muncul di TV-TV, demikian juga radio, baliho-baliho... [waktu habis]

Tanggapan Jokowi: Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berdasarkan kompetensi, bukan finansial itu menjadi kunci. Tapi kan contoh, saya sendiri, pada saat pemilihan Wali Kota, saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan Gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali.

Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial.

Amplop D

Pertanyaan: Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?

Jawaban Prabowo: Berkali-kali saya sampaikan di ruang publik. Akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat-birokrat itu kurang. Tidak realistis. Kalau saya memimpin pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya, uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 persen, bahkan lebih rendah.

Saya akan kembalikan ke minimal ke minimal 16 persen tax ratio. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 miliar dolar AS lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat, birokrat, dan semua pegawai negeri.

Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan-kebutuhan dia. Kalau dia masih korupsi, ya kita harus tindak sekeras-kerasnya. Ya kalau perlu kita contoh tindakan-tindakan drastis negara-negara lain. Kita taruh di mana, mungkin di pulau yang terpencil. Suruh tambang pasir terus-menerus mungkin.

Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal, pejabat begitu penting penghasilannya sedikit. Tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat, dengan segala senjata, instrumen, perangkat yang kita miliki. Inspektorat, pengawasan-pengawas. Tadi saya sebut kejaksaan, polisi, KPK. Kami akan perkuat KPK. Kami akan bikin KPK di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus menjadi penegak antikorupsi di Republik Indonesia ini.

Tambahan Sandi: Benahi pencatatan aset negara. Penting.

Tanggapan Jokowi: Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita saat ini menurut saya cukup. Dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting kalau menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi.

Kemudian ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit system, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak. Kemudian juga ada pengawasan internal yang kuat. Ini penting sekali pengawasan internal. Dan juga tentu saja pengawasan eksternal, baik dari masyarakat, baik dari media, saya kira ini penting sekali. Baik dari Komisi ASN. Penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih. Terima kasih.

Tanggapan Jokowi: Ya saya kira, terus masalahnya yang saya lihat, saya pelajari dari banyak negara, adalah tadi walaupun ada tuh, jangan ada macam-macam yang disebut untuk kinerja. Tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum.

Tambahan Sandi: Yah, dengan membenahi pencatatan aset negara, saya pengalaman waktu di DKI bahwa kita bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Itu digunakan dengan memotivasi para ASN, menggunakan teknologi informasi. Kalau kita sudah tahu aset kita, mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi ke depannya.

Amplop B

Pertanyaan: Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu Hak Asasi Manusia. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan, tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM. Harap jawab, dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi.

Jawaban Ma'ruf: Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan, bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ifsad. Dalam Alquran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat.

Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara: mensinergikan cara pencegahan dan penindakan. Ke depan, kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontra-radikalisme untuk menghilangkan atau menekan, paham-paham radikal dan intoleran. Dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar.

Untuk itu, di dalam melakukan tindakan kami juga akan melakukan pendekatan yang humanis, yang manusiawi, dengan tidak harus melanggar HAM, Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang kami akan mengajak ormas-ormas, organisasi masyarakat khususnya organisasi keagamaan.

Tambahan Jokowi: Saya melihat bahwa aparat harus diberi pengetahuan mengenai HAM.

Tanggapan Prabowo: Jadi waktu saya masih muda, saya spesialisasinya adalah di bidang antiteror. Saya yang bentuk, bersama dengan Pak Luhut Panjaitan, pasukan antiteror yang pertama. Jadi saya mengerti, saya paham. Masalahnya adalah, karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain. Dan sering juga dibuat nyamar. Seolah-olah teroris itu dari orang Islam, padahal itu sebetulnya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam. Mungkin juga orang asing, ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar.

Jadi, stigmatisasi bahwa seolah-olah radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi, saya dukung usaha-usaha kemanusiaan.

Tanggapan Jokowi: Ya negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan-pendekatan hukum yang tegas. Tetapi juga ada pendekatan yang persuasif, melalui pembinaan agam, pembinaan ekonomi dan sosial. Tetapi yang paling penting menurut saya aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM.

Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan Undang-Undang Terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu itu juga menitikberatkan pada pencegahan. Pada pendekatan sosial. Pada pendekatan ekonomi. Pada pendekatan budaya. Pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting, juga ada transparansi saat proses penindakan. Sehingga menjadi jelas.

Amplop E

Pertanyaan: Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman. Karena itu dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi. Hal ini bukan hanya bagi individu yang sudah terpapar paham terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif?

Jawaban Prabowo: Tadi saya sebut bahwa banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar, yang terus ke dalam negeri, menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan. Rasa keputusasaan. Mereka melihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar. Mereka merasa tersakiti. Dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar ataupun paham-paham yang radikal dan mengarah pada kekerasan.

Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Untuk itu Prabowo-Sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan. Untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat paling miskin. Kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru di mana-mana harus kita perbaiki kapasitasnya. Kualitas hidupnya. Dengan demikian mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana, tidak putus asa. Suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti.

Tambahan Sandi: Ya, kita juga harus melihat program-program kontra-radikalisasi pada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontrak-ideologi, kontra-narasi, dan juga kita lakukan kontra-propaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah, akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya.

Oleh karena itu, Prabowo-Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul. Berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme. Itu yang menjadi komitmen adil makmur bersama Prabowo-Sandi.

Tanggapan Ma'ruf: Deradikalisasi itu, dari mereka yang sudah terpapar, mengembalikan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, caranya adalah, apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan, bagaimana meluruskan paham keagamaannya, yang menyimpang itu.

Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja, dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul, kenapa dia menjadi radikal.

Tanggapan Prabowo: Ya, tadi sudah kita singgung ya, sebab musabab terorisme. Dan untuk itu Indonesia, negara kita harus kuat. Kita harus kuat, dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain. Energi, air, dan kekuatan Angkatan Perang kita harus kuat. Polisi kita harus kuat. Intelijen kita harus kuat.

Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Jangan menunggu. Ini perlu investasi. Ini perlu. Saya merasa bahwa ya, ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, dan angkatan bersenjata, angkatan perang kita harus kita perkuat. Supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului, mencegah terorisme.