Tony Blair Disebut Bakal Pimpin Pemerintahan Transisi Gaza

tirto.id - Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair disebut terlibat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan memimpin otoritas transisi pascaperang di Gaza. Dilansir dari BBC, proposal yang dikabarkan mendapat dukungan dari Gedung Putih itu akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung PBB dan negara-negara Teluk, sebelum kemudian menyerahkan kendali kembali kepada rakyat Palestina.

Meski demikain, kantor Blair menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung rencana yang mengarah pada pengusiran warga Gaza.

Tony Blair, yang pernah membawa Inggris ke dalam Perang Irak 2003, diketahui ikut dalam sejumlah pembicaraan tingkat tinggi bersama Amerika Serikat dan pihak lain terkait masa depan Gaza.

Pada Agustus lalu, ia menghadiri pertemuan di Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana kawasan tersebut. Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyebut diskusi itu "sangat komprehensif", meski detailnya tidak banyak diungkap.

The Economist dan media Israel melaporkan bahwa Blair berpotensi memimpin lembaga bernama Gaza International Transitional Authority (Gita). Lembaga ini akan mengajukan mandat PBB untuk menjadi "otoritas politik dan hukum tertinggi" di Gaza selama lima tahun. Modelnya meniru administrasi internasional yang pernah memimpin transisi menuju kemerdekaan di Timor Timur dan Kosovo.

Pada tahap awal, markas otoritas itu akan berada di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum pindah ke Gaza setelah situasi dinilai stabil, dengan dukungan pasukan multinasional.

Keputusan Blair mengirim pasukan Inggris ke Perang Irak dulu banyak menuai kritik. Penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa ia bertindak berdasarkan intelijen cacat tanpa kepastian soal produksi senjata pemusnah massal. Setelah lengser pada 2007, Blair kemudian ditunjuk sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB), dengan fokus pada pembangunan ekonomi Palestina dan mendorong solusi dua negara.

Isu mengenai keterlibatannya dalam rencana Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis lalu menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lain untuk mewujudkan perdamaian dua negara. Abbas menolak peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan dan menuntut kelompok itu dilucuti.

Sejumlah ide tentang masa depan Gaza memang sempat bermunculan. Pada Februari, Trump pernah melempar gagasan agar AS mengambil "kepemilikan jangka panjang" atas Gaza dan menjadikannya "Riviera Timur Tengah". Usulan itu mencakup pemindahan paksa warga Palestina, yang dianggap melanggar hukum internasional. Meski demikian, AS dan Israel menyebutnya akan dilakukan melalui emigrasi "sukarela".

Pada Maret, AS dan Israel menolak usulan negara-negara Arab yang menawarkan rencana rekonstruksi Gaza dengan membiarkan 2,1 juta penduduk tetap tinggal di wilayah tersebut. Rencana itu didukung Otoritas Palestina dan Hamas, yang mengusulkan Gaza sementara dikelola komite pakar independen dengan pasukan penjaga perdamaian internasional.

Sementara itu, pada Juli, konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan pembentukan "komite administrasi transisi" untuk Gaza di bawah payung Otoritas Palestina. AS dan Israel tidak hadir. Deklarasi New York ini kemudian disetujui mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini.