Masuk tirto.id
tirto.id - Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), TNI Angkatan Darat (AD) mengirimkan 34 personel untuk mengikuti Institutional Food Management Training (Pelatihan Manajemen Makanan Institusional) di Army Combat Service Support Command (CSSCOM) Singapura. Pelatihan itu berlangsung hampir sepekan sejak 13 sampai 18 Oktober 2025.
Mereka yang berangkat terdiri dari 26 prajurit TNI AD, 4 anggota Persit Kartika Chandra Kirana, 3 pendamping militer, dan 1 peninjau. Pelatihan ini disebut sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kepala Staf AD (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan pimpinan militer Singapura pada Juli 2025. Pertemuan itu disebut membuka peluang kerja sama strategis dalam bidang ketahanan pangan dan penguatan program MBG.
Pada 6 Agustus 2025, kolaborasi ini kemudian diformalkan melalui surat penawaran pelatihan dari Army Attache Republic of Singapore. Kepala Dinas Penerangan AD (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa keikutsertaan personel TNI AD dalam pelatihan ini merupakan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang manajemen pangan dan gizi.
“Pelatihan ini merupakan langkah konkret TNI AD dalam memperkuat sistem penyediaan makanan bergizi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Setelah kembali ke tanah air, seluruh peserta diproyeksikan untuk menjadi kader-kader yang diharapkan dapat menularkan ilmu yang diperoleh masing-masing, agar manfaatnya dirasakan secara luas,” ujar Wahyu lewat keterangan tertulis, seperti dilaporkan Tirto, Senin (13/10/2025).
Lewat pelatihan tersebut, peserta dikatakan bakal memperdalam manajemen penyediaan makanan bergizi di institusi militer dengan standar internasional, mulai dari perencanaan menu, pengelolaan dapur, keamanan pangan, hingga distribusi makanan.
Materi pelatihannya sendiri mencakup empat pilar, yakni persiapan makanan (food preparation), keamanan pangan (food safety), nutrisi pangan (food nutrition), dan teknologi pangan (food technology). Pesert juga akan menilik fasilitas pengolahan makanan militer dan komersial di Singapura.
Program pelatihan manajemen makanan itu dibagi dalam dua tingkat, yakni masterclass untuk perwira menengah (pamen) dan qualification training untuk perwira pertama dan bintara. Para peserta juga akan melakukan kunjungan industri ke SATS Catering Centre dan SATS Innovation Hub untuk mempelajari teknologi serta inovasi terkini di bidang penyajian makanan bergizi.
Setelah pelatihan selesai, para peserta mesti mempresentasikan hasil pembelajarannya, menyusun panduan teknis, dan menerapkan sistem manajemen makanan institusional di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) TNI AD.
Sebagai informasi, TNI memang terlibat dalam pengelolaan SPPG di berbagai daerah. Dari target 2.000 unit, TNI kini telah merealisasikan 452 unit SPPG di seluruh satuan (AD, AL, AU).
Berkaca dari peran TNI dalam program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut langkah TNI AD mengirim anggotanya ke pelatihan di Singapura sebagai inisiatif dan hak pengelola dapur. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa lembaganya tak melakukan hal serupa lantaran mereka hanyalah regulator, bukan eksekutor.
“Ini inisiatif pengelola dapur, kan Polisi juga mengelola dapur, TNI semua matra juga mengelola dapur. Itu hak masing-masing pengelola dapur. BGN itu regulator bukan eksekutor,” ujar Nanik saat dihubungi jurnalis Tirto, Selasa (14/10/2025).
SPPG TNI Akan Jadi Percontohan?
Pengiriman personel TNI AD, termasuk sejumlah anggota Persit—istri prajurit, ke Singapura tentu tidak bisa dipisahkan dari peran mereka sebagai salah satu pengelola dapur MBG, selain sipil dan unsur-unsur lain.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai TNI ikut bertanggung jawab dalam MBG dan mendukung dengan melakukan peningkatan kapasitas.
“Mereka bukan regulator dan bukan satu-satunya pelaksana, tapi ikut bertanggung jawab di lapangan bersama unsur masyarakat dan pihak lain. Karena itu, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial adalah langkah yang wajar,” terang Fahmi kepada Tirto, Selasa (14/10/2025).
Apalagi, menurut dia, belajarnya bukan ke lembaga sipil, melainkan langsung ke militer Singapura–yang dikenal punya sistem dapur lapangan yang rapi dan sangat disiplin. Ini menunjukkan bahwa yang diperkuat bukan cuma urusan masak-memasak, tapi standar pengelolaan dapur secara menyeluruh, seperti higienitas, rantai logistik, efisiensi, pengawasan mutu, dan kecepatan produksi dalam skala besar.
“Konteks lain yang tidak bisa diabaikan adalah insiden keracunan di sejumlah lokasi MBG. TNI tentu tidak ingin reputasinya ikut tercoreng hanya karena standar dapur yang tidak seragam atau pengawasan mutu yang lemah. Sebagai institusi yang terbiasa menjaga kredibilitas dan citra, wajar juga jika mereka memilih memperkuat diri agar tidak ikut terseret dalam masalah yang sebetulnya bisa dicegah lewat peningkatan kapasitas,” ujar Fahmi.
Kasus keracunan berulang akibat MBG memang menjadi keresahan masyarakat. Tak hanya satu sampai dua anak, ribuan anak, termasuk juga guru, telah menjadi korban. Sejak program MBG pertama kali diluncurkan pada Januari hingga 30 September 2025, sebanyak 6.517 orang menjadi korban keracunan massal dalam program MBG.
“Karena BGN memang berperan sebagai regulator dan bukan pengelola dapur, mereka tidak berkewajiban mengirim orang ke pelatihan teknis. Justru kalau TNI mengambil inisiatif untuk belajar, itu bisa menguntungkan semua pihak. BGN nantinya tinggal memastikan praktik yang dibawa pulang bisa diintegrasikan dalam standar nasional,” terang Fahmi.
Co-founder ISEES tersebut berpendapat bahwa jika pelatihan ini berhasil, dapur MBG yang dikelola TNI bisa menjadi rujukan di dalam negeri. Pengelola dapur dari unsur masyarakat atau lembaga lain tidak perlu belajar ke luar negeri dan bisa diarahkan untuk belajar ke satuan-satuan dapur TNI yang sudah menerapkan standar lebih tinggi.
“Jadi jelas, ini bukan soal peran yang meluas atau tumpang tindih. Ini konteksnya adalah TNI berniat memperkuat kapasitasnya sebagai operator dengan belajar dari penyelenggaraan dapur militer Singapura, sementara BGN sebagai regulator yang menetapkan standar dan prosedur pelaksanaan, serta pengawasan dan kendali mutu, nantinya cukup memastikan agar replikasi nasional bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Dengan cara ini, masalah-masalah seperti keracunan, sanitasi buruk, dan rendahnya standar pelayanan diharapkan bisa ditekan sejak dari hulunya, bukan sekadar ditangani setelah kejadian.
Dapur Sentralistik
Kendati langkah TNI wajar dan bisa dilihat sebagai upaya optimalisasi kapasitas, Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, berpendapat bahwa effort pelatihan ke luar negeri semacam itu terlalu besar.
Padahal, usaha dalam memperbaiki tata kelola MBG harusnya tak sebesar itu jika MBG memanfaatkan konsep dapur desentralisasi, alias memanfaatkan dapur yang sudah ada.
Menurut Eliza, model dapur sentralistik yang dipaksakan inilah yang menyebabkan MBG banyak menguras anggaran dan membutuhkan effort besar. Padahal, model dapur desentralisasi dinilai bisa mencegah kontaminasi pada makanan yang menjadi penyebab banyaknya kasus keracunan.
“Kalau aja pakai model dapur desentralisasi, menggunakan dapur UMKM atau katering dapur sekolah yang sudah eksis, itu lebih effortless, lebih inklusif, menekan biaya distribusi, kontaminasi yang jadi penyebab keracunan bisa ditekan, menu anak akan sangat mudah disesuaikan karena jika 1 sekolah 1 dapur ini orang tua bisa pantau lewat grup WhatsApp, multiplier effect-nya luas,” ujar Eliza lewat pesan teks, Selasa (14/10/2025).
Dengan memanfaatkan dapur yang eksis, pemerintah mestinya tak perlu mengeluarkan biaya investasi besar lantaran tak perlu sewa tempat. Apalagi, jika jarak SPPG ke sekolah dekat, biaya distribusi pun bisa dipangkas. Dengan demikian, kata Eliza, tak perlu sampai ada pelatihan penguatan manajemen MBG ke luar negeri.
“Kalau model dapur sentralisasi, Rp15 ribu itu Rp2 ribunya untuk sewa dapur, Rp3 ribu untuk operasional--ini termasuk bayar tenaga kerja, Rp10 ribu makanan. Jadinya, gak optimal pemenuhan gizinya juga. Makanya ada SPPG yang asal memberi UPF [ultra processed food], di antaranya biskuit-biskuit, sosis, dll. Hakikat MBG bukan asal kasih makan seperti itu. Tapi, ada aspek pemenuhan gizi seimbang, mengenalkan anak pangan lokal,” terangnya.
Menu MBG berisi UPF adalah kenyataan yang tak bisa ditampik. Berdasarkan kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) selama tiga bulan berjalannya program MBG, produk-produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) ditemukan dalam 45 persen sampel menu MBG.
Temuan ini termasuk penggunaan susu kemasan berperisa yang mengandung kadar gula tinggi, yang jelas tidak sesuai dengan pedoman standar gizi yang telah disusun Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Meski begitu, BGN kini telah mengeluarkan larangan menggunakan ultra proses di MBG.
“Dapur-dapur sekolah SD Muhammadiyyah, pesantren-pesantren itu kan sudah berpuluh-puluh tahun beroperasi dan gak ada yang keracunan. Jadi ya jangan maksain model sentralistik, terlalu banyak effort yang harus dikeluarkan. Program nasional itu harus efektif dan efisien, tapi benefit untuk masyarakat terutama penerima manfaatnya ini yang harus lebih besar,” kata Eliza.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
