Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebutkan sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih membutuhkan perhatian khusus dalam proses rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi. Medan yang sulit dan lokasi kerusakan yang tersebar menjadi tantangan utama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) saat ini.
Tito yang juga selaku Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatra menyebut, bencana hidrometeorologi di Sumatra berdampak pada 52 kabupaten/kota. Kini pemerintah fokus untuk melakukan pemulihan di 11 wilayah yang masih butuh perhatian khusus.
"Total dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, 38 sudah kembali normal, 3 mendekati normal, dan 11 yang kita akan fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di situ," ungkap Tito dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Berdasarkan data rekapitulasi Satgas PRR, 11 wilayah yang berstatus "Perlu Atensi Khusus" tersebut tersebar di tiga provinsi.
Daerah yang paling banyak membutuhkan penanganan ekstra berada di Provinsi Aceh, yakni sebanyak tujuh kabupaten yang meliputi Kabupaten Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Selanjutnya, dua wilayah berada di Provinsi Sumatra Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Sementara dua wilayah sisanya berada di Provinsi Sumatra Barat, yakni Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
Tito membeberkan, penanganan di wilayah-wilayah yang belum normal tersebut terhambat oleh faktor geografis. Berbeda dengan bencana alam lain yang kerusakannya umumnya terpusat di satu kawasan, titik kerusakan di Sumatra menyebar secara tak beraturan hingga ke pelosok pedalaman.
"Bencana di tiga provinsi ini tingkat kesulitannya tinggi karena dia scattered (tersebar), dia sporadis ada di mana-mana. Beda mungkin, mohon maaf tanpa mengecilkan arti, misalnya tsunami 2004 yang merupakan satu hamparan di daerah pantai," jelas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri merinci ada perbedaan karakteristik kerusakan di 11 wilayah tersebut.
Pada kawasan dataran tinggi (highland) seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Tapanuli Utara, kendala utamanya adalah longsor yang memutus akses jalan raya sehingga membuat sejumlah daerah terisolasi dan menyulitkan distribusi logistik.
Sementara untuk dataran rendah (lowland) seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Tapanuli Tengah (Tapteng), terjangan banjir membawa lumpur tebal, pasir, hingga kayu yang terangkat sampai ke akarnya.
Rata-rata persoalan yang tersisa di wilayah ini adalah pembersihan fasilitas pendidikan, pemukiman, dan normalisasi sungai.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah lumpur, pemerintah mengambil sejumlah langkah taktis. Di Aceh Tamiang, pemerintah akan kembali menerjunkan 800 praja IPDN gelombang ketiga pada pekan depan khusus untuk membantu pembersihan sisa lumpur.
Sedangkan untuk penanganan di wilayah Pidie Jaya dan Bireuen, pemerintah menerapkan program padat karya atau Cash for Work.
Melalui skema ini, warga setempat direkrut dan dibayar oleh pemerintah daerah maupun BNPB untuk membersihkan wilayahnya sendiri dengan dampingan alat berat.
Di luar pembersihan lumpur, Tito menyoroti normalisasi sungai sebagai tantangan terberat dengan estimasi pengerjaan terlama di wilayah atensi khusus.
Ia menyebut, terdapat puluhan sungai yang mengalami sedimentasi material sangat parah dan tanggul rusak sepanjang puluhan kilometer. Guna mengantisipasi banjir susulan akibat pendangkalan sungai, pemerintah melalui Kementerian PU akan segera membangun infrastruktur penahan sedimen.
"Pidie Jaya kan kemarin banjir lagi, sama dengan Tapteng. Itu nanti Pak Menteri PU akan membuat Sabo Dam di sana, bertingkat-tingkat sehingga dia akan berkurang airnya di situ," papar mantan Kapolri tersebut.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Siti Fatimah
