Titiek Soeharto: IPPKH Harus Dihentikan, Bukan Dimoratorium

tirto.id - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa dirinya tak menerima usulan moratorium atau pemberhentian sementara izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH), buntut bencana alam yang menimpa Sumatra. Ia ingin agar pemberian izin PPKH diberhentikan sepenuhnya, alih-alih hanya dihentikan sementara.

“Kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok saya dihidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” tekan Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Penolakannya atas moratorium itu muncul setelah ia mengungkapkan kekesalannya atas bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh. Titiek mengatakan masih melihat adanya truk pengangkut kayu yang melintasi daerah terdampak bencana tak lama setelah banjir terjadi.

“Terus terang saya sedih, ngenes menyimak. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu nggak gampang, perlu puluhan tahun untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya dengan serakah memotong-motong kayu seperti itu? Apa salah pohon kayu?” kata Titiek.

Ia menilai kemunculan truk pengangkut kayu besar itu dua hari setelah banjir sebagai tindakan seperti mengejek rakyat yang sedang terdampak bencana.

“Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece, apa ngece? Mengejek,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Titiek mendesak Menhut Raja Juli untuk segera bertindak tegas dengan mengungkap identitas perusahaan pemilik truk tersebut. Ia juga meminta agar jangan ada lagi pohon besar yang ditebang.

“Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli Antoni memastikan kementeriannya menginvestigasi secara tuntas terkait kayu-kayu yang terseret banjir di Sumatra. Ia mengatakan telah mengerahkan tim untuk melakukan penelusuran.

“Saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur Daerah Aliran Sungai (DAS) terdampak yang dilewati material kayu tersebut,” jelas Raja.

Kementerian Kehutanan, lanjut Raja, juga menggunakan alat identifikasi kayu otomatis berbasis aplikasi Android untuk mengetahui jenis kayu, penampakan fisik, serta tanda-tanda bekas perlakuan manusia.

“Sehingga terlihat apakah ini ditebas, atau didorong pakai buldoser dan sebagainya.”

Data ini, kata Raja, akan menjadi bagian dari investigasi yang ditindaklanjuti bersama Polri dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk membuka ke publik secara transparan asal-usul kayu tersebut.

“Kalau dilihat gambarnya kita coba susuri di mana terjadi longsor, kemungkinan kayu berasal. Ini juga jadi data pendukung awal untuk kita mencari dari mana sebenarnya asal kayu tersebut,” kata Raja.