Tirto.id Gelar IFF 2026, Bedah Kondisi Fiskal Indonesia

tirto.id - PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendukung gelaran Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 yang diadakan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/1). Acara yang diselenggarakan oleh Tirto.id ini dibuka dengan keynote speech yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan lebih detail dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto.

IFF digelar sebagai ruang dialog berbasis data yang mempertemukan pembuat kebijakan, perwakilan sektor swasta, akademisi, serta mitra pembangunan lintas bidang. Forum ini diposisikan sebagai wadah untuk mendiskusikan sekaligus merumuskan arah kebijakan fiskal yang realistis, responsif, dan efektif dalam menjawab tantangan ekonomi ke depan.

Memasuki 2026, Indonesia berada di persimpangan antara tantangan dan optimisme. Di satu sisi, tekanan global semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, rivalitas negara-negara besar, hingga volatilitas pasar keuangan. Namun di sisi lain, berbagai strategi untuk memperkuat penerimaan negara membuka ruang optimisme bahwa ekonomi nasional tetap memiliki daya tahan.

Menteri Purbaya menggambarkan kondisi ekonomi global layaknya musim hujan dan sistem saluran air. Menurutnya, saat ini dunia dipenuhi “awan gelap” dengan hujan yang turun di berbagai tempat.

“Tapi yang bahaya itu bukan hujan, ya. Melainkan kalau salurannya mampet. Kalau alirannya lancar, ekonomi tetap jalan,” tuturnya.

Dalam pandangan Purbaya, Indonesia justru memiliki keunggulan struktural di tengah kondisi global yang suram. Sebanyak 99 persen aktivitas ekonomi nasional ditopang oleh permintaan domestik, sebuah fondasi yang relatif lebih stabil dibanding ketergantungan pada pasar global.

“Jadi selama saya bisa jaga domestic demands, ekonomi kita masih bisa akan tumbuh. Kalau global demand bagus, ya itu juga bagus. Jadi teman-teman gak usah takut,” katanya.

Ia juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan pada 2026. Salah satunya adalah membenahi “saluran-saluran ekonomi” yang selama ini tersendat. Purbaya menegaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak akan berada langsung di bawah pengawasannya.

“Karena itu penting buat penerimaan tahun ini dan untuk menekan defisit anggaran kita,” ujar Purbaya.

Optimisme tersebut disambut oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Dalam paparannya, Bimo menekankan pentingnya pembenahan internal, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pada tahun 2026 kami akan mulai dengan fresh start, dengan integritas yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang lebih baik,” ujar Bimo.

Ia mengakui bahwa 2025 merupakan tahun yang berat bagi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan tercatat turun sekitar 0,72 persen, dari Rp1.931,6 triliun menjadi Rp1.917,6 triliun. Untuk 2026, Ditjen Pajak menargetkan penerimaan sebesar Rp2.357,7 triliun, atau tumbuh Rp440,1 triliun (sekitar 22,9 persen) dibandingkan realisasi 2025.

Namun Bimo juga tak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi. Perubahan geopolitik global, meningkatnya proteksionisme, perang dagang, pelemahan harga komoditas, hingga pergeseran ekonomi menuju sektor digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem perpajakan menjadi pekerjaan rumah besar.

Ia menyebut, sejumlah tantangan utama telah dipetakan, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, perluasan basis data, penguatan kerjasama lintas lembaga, hingga optimalisasi basis pajak. Saat ini, tingkat kepatuhan masih menjadi persoalan mendasar.

“Saat ini jumlah Wajib Pajak yang rutin menyetor pajak masih rendah, hanya sekitar 18 persen dari jumlah Wajib Pajak,” katanya.

Selain pemaparan kebijakan fiskal dan strategi penerimaan negara, IFF 2026 juga menghadirkan dua sesi diskusi panel. Panel pertama mengangkat tema “Reformasi Penerimaan Negara untuk Memperluas Ruang Fiskal”, menghadirkan mantan Dirjen Bea dan Cukai (1999–2002) sekaligus pengamat kebijakan publik, Permana Agung Drajattun; serta ekonom dan Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah.

Panel kedua bertajuk “Membangun Basis Ekonomi untuk Penerimaan Negara yang Berkelanjutan”, dengan pembicara Bhimo Aryanto (Senior Director Business Performance and Asset Optimization Danantara Indonesia); Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter KADIN Kamrussamad; serta Ketua Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif Angga. []

(INFO KINI)