tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio yaitu mencapai 0,388 di Maret 2023. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.
"Tingkat ketimpangan pada Maret 2023 mengalami peningkatan dibandingkan September 2022," ujar Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto dalam rilis BPS, di Kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Atqo menyebut, peningkatan ketimpangan terjadi akibat gini ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat 0,409, naik dibanding September 2022 mencapai sebesar 0,402 dan gini ratio Maret 2022 yaitu 0,403.
Sedangkan gini ratio di pedesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313 atau tidak berubah dibanding gini ratio September 2022 dan turun jika dibandingkan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314. Sementara itu, jika dilihat dari provinsi dengan gini ratio tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 0,449. Sementara itu, provinsi dengan gini ratio terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,245.
Selanjutnya jika dibandingkan dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,388, terdapat empat provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), dan Gorontalo (0,417).
Atqo menuturkan berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah yaitu 18,04 persen. Dia menjelaskan dengan angka tersebut terlihat bahwa pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
Sementara itu, dia merinci berdasarkan daerah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,99 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk di pedesaan, angkanya tercatat sebesar 21,18 persen, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
