tirto.id - Penempatan Komjen Pol Condro Kirono sebagai komisaris PT Pertamina (Persero)mengundang pertanyaan. Pasalnya, jendral bintang tiga itu dianggap tak memiliki kapabilitas untuk mengawasi bisnis minyak dan gas (migas) yang penuh kompleksitas.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, Condro ditunjuk untuk mencegah Pertamina dari potensi fraud dan berbagai kecurangan, termasuk praktik mafia migas.
Tapi menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, hal tersebut kurang tepat dan tak sesuai dengan rekam jejak Condro di kepolisan.
Jabatan strategis yang pernah diduki Condro, antara lain Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Yogyarkarta, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri serta Kapolda Riau dan Jawa Tengah.
Setelahnya, pada tahun 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Kemanan (Kabarharkam) Polri sebelum digantikan oleh Firli Bahuri yang sebentar lagi akan dilantik sebagai Ketua KPK.
“Harus dilihat tujuan dan target ogranisasi. Kalau ditunjuk Pak Condro apa kompetensi yang diharapkan memperbaiki Pertamina. Kalau saya liat pembersihan, kan, itu alasan saja,” ucap Donal kepada Tirto Selasa (16/11/2019) lalu.
Hingga kini, Condro masih bertugas sebagai Analis Kebijakan Utama Polri lantaran Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 memperbolehkan rangkap jabatan tersebut. Condro diperkirakan bakal memasuki masa pensiun pada pertengahan Desember mendatang.
Menurut Donald, penempatan Condro di kursi komisaris Pertamina sarat dengan kepentingan bagi-bagi jabatan.
Penempatan anggota Polri dalam jabatan-jabatan strategis itu juga dilakukan oleh Jokowi tak hanya di Pertamina, melainkan beberapa lembaga negara seperti Inspektorat Jendral Kementerian Perindustrian dan Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan .
Hal ini ini, kata dia, juga bertentangan dengan prinsip meritokrasi di mana pembagian jabatan seharusnya diprioritaskan pada orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memperkuat atau menyehatkan lembaga di BUMN.
“Jadi di jabatan komisaris ukurannya enggak jelas kan. Menurut saya jabatan komisarisnya jadi bagi-bagi jatah politik. Ini jadi problem berulang komisaris bagi-bagi jabatan politik,” ucap Donal.
Meski demikian, Kecurigaan tersebut dibantah oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Menurutnya, penempatan Condro bukan soal bagi-bagi kursi atau jual-beli jabatan di BUMN melainkan karena evaluasi kementerian menghasilkan keputusan tersebut.
Kehadiran komisaris seperti Condro Kirono maupun sosok lain seperti Basuki Tjahja Purnama bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan oleh komisaris.
Selama ini kerja komisaris jarang dimaksimalkan sehingga seringkali Kementerian BUMN harus turun tangan. “Fungsi komisaris itu kami maksimalkan. Kan ada yang sudah ditunjuk, digaji tapi tidak dimanfaatkan. Inalum kami belum firm dengan Komisaris Utamanya. Maka kami enggak main-main. Padahal bisa kan, kami bikin siapa aja isi itu,” ucap Arya.
Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Lisman Manurung mengatakan, ditempatkannya Condro di Pertamina akhir-akhir ini cukup luas ketimbang penyaluran dan produksi BBM.
Pertamina, menurutnya, juga harus berhadapan dengan kejahatan dan kriminal lebih luas seperti pencurian minyak mentah.
Bagaimanapun, menurutnya, seorang jenderal polisi adalah sumber daya manusia terbaik korps Bhayangkara meski tak pernah berurusan langsung dengan bisnis migas.
“Ini memerlukan kecakapan untuk mengawasi seberapa jauh pelanggaran itu bisa berujung delik pidana. Jadi masuk akal ditunjuk Condro. BUMN lain mungkin tidak sekompleks Pertamina,” ucap Lisman saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (26/11/2019).
Editor: Hendra Friana
