tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim sudah melakukan beberapa upaya untuk menangani dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya dengan menyurati KPU untuk meminta klarifikasi dugaan tersebut.
"Seharusnya KPU memberikan klarifikasi dalam waktu 3x24 jam. Nanti saya cek apakah sudah ada klarifikasi dari KPU kepada Kominfo," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), (Kominfo), Usman Kansong di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Tidak hanya itu, Kominfo juga sudah melakukan penelusuran kebocoran data. Dari penemuan sementara menunjukan adanya kemiripan data yang beredar di ruang publik dengan yang ada di website KPU.
"Kesimpulan sementara kita bisa mengatakan ada kemiripan. Sebab, data DPT itu juga kan bisa diakses oleh peserta pemilu dan Bawaslu," tutur Usman.
"Sejauh ini kami mengidentifikasi motifnya adalah ekonomi," lanjut Usman.
Dia menuturkan terdapat dua indikator pertama, hacker anonim menawarkan data ke publik seharga Rp1,1 miliar. Kedua, terkait data DPT yang dibutuhkan oleh peserta pemilu.
"Kita juga tidak boleh abai terhadap efek politiknya. Misalnya, jadi tidak apa namanya, mendelegitimasi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu," ucap Usman.
Lebih lanjut, dia menuturkan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Polri, KPU. Terakhir, Kominfo juga menyampaikan kepada Komisi I DPR langkah-langkah yang diambil dalam menyikapi dugaan kebocoran data KPU.
"Kami membahas cara untuk menghindari hal ini terjadi lagi di masa depan, baik terkait dengan pemilu maupun dengan penyelenggara sistem elektronik lainnya," ujar Usman.
Penulis: Iftinavia Pradinantia
Editor: Intan Umbari Prihatin
