tirto.id - Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Yulius mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tepat sasaran. Pengawasan dilakukan salah satunya dengan melakukan monev penyaluran KUR 23 Provinsi di Indonesia, dengan total responden 1047 Debitur KUR dan 182 Penyalur KUR.
“Pelaksanaan monev KUR dilakukan oleh kedeputian Usaha Mikro dan melibatkan para Pendamping KUR dengan metode survey menggunakan sampling data random menggunakan SIKP,” ucap Yulius di Kantor kemenkopUKM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Disisi lain, Yulius mengatakan pihaknya juga telah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR terhadap 1.047 responden. Dari 1.047 responden ternyata masih terdapat beberapa temuan.
Pertama, terdapat debitur KUR Mikro dan KUR Super Mikro dengan plafon hingga 100 juta dikenakan agunan tambahan. Kedua, terdapat untuk KUR kecil dengan plafon di atas 100 juta sampai 500 juta dikenakan agunan tambahan yang tidak wajar yaitu melebihi dari jumlah akad yang diterima.
Ketiga, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada Sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainnya seperti merenovasi rumah, membeli kendaraan dan lainnya.
Keempat, terdapat dana KUR yang diendapkan oleh bank yaitu dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan untuk menjamin. Kelima, terdapat debitur KUR yang pada saat menerima kreditnya pernah atau sedang menerima kredit lainnya.
Yulius berharap penyaluran KUR ke depan dapat tepat sasaran agar mampu memberikan pengaruh positif kepada UMKM di Indonesia.
“Harapan kami agar pada kegiatan ini dapat menjadi ikhtiar kita untuk mewujudkan penyaluran KUR yang tepat sasaran sehingga berdampak pada naik kelasnya UMKM Indonesia,” ungkap Yulius.
Hingga 20 November 2023 realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp218,40 triliun. Angka ini sebesar 73,54 persen dari target tahun ini sekitar Rp297 triliun.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
