Tak Ada HAM dalam Tweet Jokowi dan Prabowo

Oleh: Wan Ulfa Nur Zuhra - 14 Januari 2019
Dibaca Normal 4 menit
Sepanjang 2018, tiada sekalipun Joko Widodo dan Prabowo Subianto menyebut Hak Asasi Manusia atau HAM dalam kicauannya di Twitter.
tirto.id - Kamis pekan ini, 17 Januari, debat perdana calon presiden dan wakil presiden dihelat. Persoalan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam debat tersebut.

Tim Indepth Tirto mengumpulkan data tweet Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sepanjang 2018.

Awalnya, kami ingin melihat bagaimana keduanya menanggapi persoalan HAM lewat akun media sosial mereka. Namun, frasa 'hak asasi manusia' atau 'HAM' tak pernah muncul sama sekali dalam kicauan kedua capres selama 2018.

Setiap tahun, setidaknya sejak 2015, Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan sesuatu terkait HAM lewat akun Twitter resminya.

“Berduka cita atas meninggalnya Bang Buyung. Beliau panutan, pejuang HAM yang berani, gigih dan berintegritas -Jkw,” tulisnya pada 23 September 2015, ketika Adnan Buyung Nasution meninggal dunia.

Menjelang Hari HAM Sedunia tahun 2016, ia juga berkicau, “Besok kita peringati Hari HAM Sedunia yang ke 68. Pekerjaan rumah kita: kasus HAM masa lalu, agraria, masyarakat adat, perdagangan manusia -Jkw.”

Pada 1 Agustus 2017, ia menunjukkan perhatian atas kasus-kasus pelanggaran HAM lewat sebuah tweet: “Penanganan kasus-kasus korupsi, penganiayaan, pelanggaran HAM, dan lain-lain yang belum selesai, harus dipercepat demi rasa keadilan masyarakat -Jkw.”

Memperingati Hari HAM Sedunia pada 2017, ia juga kembali berkicau. “Selain hak-hak sipil, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan hak-hak kultural yang akan mempengaruhi hak politik setiap warga negara Indonesia. Hari ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Ke-69 -Jkw.”

Tweet pada 10 Desember 2017 itu menjadi kicauan terakhir Jokowi tentang HAM. Tahun lalu, sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2018, tak sekalipun Jokowi menyebut HAM lewat akun Twitternya.


HAM juga alpa dari tweet-tweet Prabowo Subianto. Tweet terakhir Prabowo yang menyinggung HAM hanya ada pada 2013; itu pun bukan sedang membicarakan HAM, melainkan membahas soal dirinya yang kerap diasosiasikan sebagai pelanggar HAM.

“Mereka yang tidak ingin Indonesia kuat pasti akan berontak. Berbagai alasan pasti akan digunakan, HAM dan sebagainya.”

Kicauan itu diunggah pada 11 Desember 2013, sekitar enam bulan sebelum pemilihan presiden 2014. Setelah itu, tak sekalipun Prabowo pernah menyinggung HAM lewat akun Twitter-nya.

Tahun 2018, Indonesia bukan tak punya masalah pelanggaran HAM. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, untuk pelanggaran HAM terkait sumber daya alam saja ada 194 kasus sepanjang Januari hingga Oktober 2018. Kasus ini menjadi yang terbanyak dibandingkan jenis-jenis peristiwa pelanggaran HAM lain.

KontraS juga mencatat pada 2018, terjadi sejumlah peristiwa serangan, pembubaran kegiatan, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kriminalisasi kembali terjadi menyasar kelompok LGBT, petani, buruh, dan penggiat lingkungan hidup dan kelompok masyarakat sipil lain.

Dalam catatan berjudul “Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2018: HAM Tidak Dapat Tempat”, KontraS menyebutkan situasi hak asasi manusia berada di tengah-tengah tiga perhelatan besar, yakni Asian Games 2018, pemilihan kepala daerah serentak, dan kontestasi pemilihan presiden.

“Di tengah perhelatan tersebut, kami melihat kecenderungan isu dan agenda-agenda hak asasi manusia tidak mendapatkan ruang,” tulis KontraS.


Sehari menjelang Hari HAM tahun 2018, Jokowi mengunggah tiga tweet. Satu tweet soal anak-anaknya yang mandiri dengan bisnis mereka masing-masing; satu lagi soal media massa yang bagi Jokowi adalah sahabat; dan satu lagi soal perayaan ulang tahun Kebun Raya Bogor.

Tepat pada Hari HAM, 10 Desember 2018, ia juga mengunggah tiga tweet; soal cara-cara yang bisa dilakukan untuk membela negara, Penghargaan Kebudayaan kepada Putu Wijaya; dan Konvensi Nasional Humas.

Pada hari itu, Prabowo sama sekali tak mengunggah kicauan apa pun.


Pada Pilpres 2014, Jokowi banyak berjanji untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji itu juga dituangkan dalam Nawacita. Sayangnya, tak semuanya tuntas.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan bahwa 6 dari 17 program Nawacita Jokowi-JK yang diprioritaskan pada isu HAM, gagal dijalankan; 11 program sisanya berjalan, tapi tidak terpenuhi dengan baik.

Agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu juga tidak benar-benar tuntas. Sejak awal 2002, Komnas HAM sudah menyerahkan berkas-berkas kasus pelanggaran HAM kepada Jaksa Agung.

Beberapa di antaranya: peristiwa 1965/1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa penghilangan aktivis tahun 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, dan peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Komnas HAM sudah menambah tiga berkas pelanggaran HAM berat di Aceh pada 2017-2018, yakni kasus Simpang KKA, kasus Jambu Kepok, dan kasus Rumoh Geudong.

“Sampai saat ini belum ada langkah konkret dari Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya ke tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dalam keterangan resminya pada 19 Oktober 2018.

Komnas HAM juga menggarisbawahi banyak konflik terkait sumber daya alam dan intoleransi selama pemerintahan Jokowi.

“Prinsip dari campaign di media sosial ini jangan sampai memberi celah untuk diserang. Daripada nge-tweet soal HAM lalu malah diserang, ya mending diam,” kata Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, kepada Tirto, Jumat lalu.

Dari konten-konten kedua capres yang diamati Fahmi, dia melihat ada kecenderungan untuk bermain aman. Petahana lebih banyak bicara soal prestasinya, atau kicauan-kicauan yang tidak kontroversial. Sementara Prabowo sebagai penantang cenderung bicara soal janji-janji dan mengkritisi petahana.

Menurut Fahmi, tahun lalu Jokowi mendapat banyak kritik di media sosial tentang janji-janjinya soal HAM yang tidak terlaksana. Sementara Prabowo enggan bicara HAM karena persoalan pelanggaran HAM yang menurut beberapa pihak, pernah dilakukannya pada masa lalu.


Infografik HL Indepth Twit Capres
Infografik Tiada HAM dalam Kicauan Jokowi Prabowo 2018

“Perempuan” juga Tak Muncul dalam Kicauan Prabowo

Selain HAM, kata “perempuan” juga tidak muncul dalam kicauan Prabowo sepanjang 2018. Dia tak pernah berkicau soal apa pun tentang perempuan atau menyampaikan pandangan serta gagasannya tentang isu-isu perempuan di Indonesia.

Momen Hari Perempuan Internasional, Hari Kartini, atau Hari Ibu yang biasanya dipakai para politikus untuk mengunggah tweet soal perempuan, tak digunakan oleh Prabowo.

Dalam rentang 2013 sampai 2018, terakhir kali Prabowo berkicau soal "perempuan" lewat akun Twitter adalah akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014, beberapa bulan sebelum Pilpres pertamanya melawan Jokowi.

Pada 22 Desember 2013, ia mengunggah tiga tweet tentang sejarah peringatan Hari Ibu.

“Sahabat, selamat memperingati Hari Peringatan Kebangkitan Gerakan Perempuan - atau yang sekarang disebut sebagai Hari Ibu.”

“Mengapa saya menyebut hari ini sebagai Hari Peringatan Kebangkitan Gerakan Perempuan? Karena peringatan 22 Desember ini mengacu ke tahun 28.”

“Pada 22 Desember 1928, pejuang perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra berkumpul di Jogja untuk Kongres Perempuan Indonesia yang pertama.”


Setelah kontestasi Pilpres 2014 dan Prabowo kalah, ia tidak pernah berkicau apa pun soal isu-isu perempuan. Momen hari ibu pun hanya dipakainya untuk mengglorifikasi peran ibu yang seharusnya merawat dan mendidik anak.

Pada Hari Ibu tahun lalu, ia hanya berkicau begini:

“Keberadaan kita saat ini tak lepas dari doa dan kasih sayang ibu. Merawat dan mendidik tulus tanpa pamrih. Dengan caranya, ibu membuat kita menjadi sosok yang tegar, berani membela kebenaran dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap masalah. Selamat Hari Ibu.”

Nada domestifikasi peran perempuan terasa kental sekali dalam kicauannya itu. Ia jauh berbeda dari kicauannya pada Hari Ibu tahun 2013 yang mendudukkan dengan jelas peringatan Hari Ibu yang sesungguhnya memperingati Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928.

Sementara itu Jokowi selalu mengunggah tweet pada momen Hari Perempuan Internasional, Hari Kartini, dan Hari Ibu setiap tahun. Tak pernah alpa sejak ia menjabat sebagai presiden. Momen Hari Ibu juga kerap digunakannya untuk bicara soal peran perempuan secara umum, bukan hanya ibu.


=======

Catatan:

Dalam melakukan analisis Twitter kedua calon presiden, kami menggunakan data dari Twitter Rest API dan mengolahnya dengan Python, R, dan Spreadsheet.

Dengan Twitter Rest API, kami bisa mengumpulkan 3.200 tweet terakhir dari Jokowi dan Prabowo. Data itu kemudian dianalisis, baik tren maupun kontennya.

Metode dan tahapan analisis serta data mentah yang sudah kami kumpulkan, bisa diakses di sini.

Baca juga artikel terkait DEBAT PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Wan Ulfa Nur Zuhra
(tirto.id - Indepth)

Reporter: Wan Ulfa Nur Zuhra
Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan