tirto.id - Pada Pilpres terakhir, isu negatif yang menghantam Prabowo Subianto adalah pelanggaran HAM yang diduga ia lakukan di masa lalu, ketika masih aktif sebagai tentara. Salah satu politikus yang menyudutkan Prabowo adalah Anies Baswedan. Kala itu ia menjabat juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Haris Azhar, aktivis sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru, LSM yang bergerak di bidang penegakan hukum dan HAM, mengatakan apa yang terjadi empat tahun lalu itu tak akan lagi terulang pada Pilpres 2019. Sebab katanya, isu HAM bukan lagi "dagangan" yang laku dijual.
"Dua kubu ini enggak mungkin bicara hak asasi manusia," ujar Haris di Jakarta, Senin (10/12/2018). Hal ini disebabkan karena saat ini posisi keduanya kurang lebih sama: sama-sama tak ramah HAM.
Pada satu sisi, predikat pelanggar HAM masih melekat pada diri Prabowo. Dan itu tak bakal hilang hingga diputus pengadilan. Pada sisi lain, Jokowi juga gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada era Jokowi pula, bagi Haris, kebebasan berpendapat semakin sempit.
Haris ingin mengatakan kalau Jokowi tahun ini beda dengan Jokowi empat tahun lalu yang rekam jejaknya baru sampai jadi Gubernur DKI.
Apa yang dikatakan Haris sebelumnya sejalan dengan kesimpulan beberapa lembaga yang fokus di isu HAM. Amnesty International misalnya, mengatakan pemerintahan Jokowi mendapat "rapor merah" soal HAM. Pun dengan Kontras. Bagi mereka Jokowi gagal menjalankan empat Rencana Aksi HAM (RANHAM).
Isu HAM yang mungkin tak lagi diperdagangkan juga pernah dilontarkan peneliti dari LSI Denny JA, Rully Akbar. Bedanya dengan Haris, menurut Rully, HAM tak bakal lagi jadi dagangan karena pada dasarnya isu ini memang tersegmentasi. Isu HAM tak bakal menarik masyarakat yang belum menentukan pilihan.
Meski demikian, Haris memprediksi kalau HAM tak bakal ditinggalkan sama sekali oleh kedua kubu. Kata Haris, kemungkinan besar mereka menggunakan isu HAM hanya untuk pembelaan terhadap kubunya sendiri.
Haris mengatakan contoh politisasi HAM adalah ketika Prabowo Subianto mengomentari "pengeroyokan/penganiayaan" Ratna Sarumpaet. Kala itu Prabowo mengatakan apa yang terjadi pada Ratna adalah pelanggaran HAM.
"Ketika bagian dari dirinya itu jadi korban, dia muncul. Tapi kalau pihak lain, tidak," kata Haris.
Pembelaan Petahana
Perdebatan antara kedua kubu sejauh ini lebih banyak pada ranah ekonomi. Misalnya soal lapangan kerja atau harga kebutuhan pokok. Namun pembahasan mengenai HAM bukan tidak ada sama sekali.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, pada akhir September lalu menuding Prabowo-Sandiaga tidak memperhatikan isu HAM. Karding merasa HAM tak masuk lantaran latar belakang Prabowo yang tidak bisa dibilang "bersih".
Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Siane Indriani membantah tuduhan ini. Menurutnya, meskipun tidak secara spesifik menyebut HAM, empat pilar visi-misi Prabowo-Sandiaga telah mengisyaratkan pemenuhan HAM, terutama HAM Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya), bukan HAM Sipol (Sipil Politik).
Karding menilai Jokowi tetap berkomitmen dengan isu HAM. "Tak perlu diragu lagi komitmen kami," katanya. Bersamaan dengan itu ia berdalih penyelesaian kasus HAM di masa lalu yang mandek disebabkan karena itu tak semudah "membalik telapak tanan."
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Rio Apinino
