tirto.id - Cuitan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang berisi modifikasi lirik lagu "Potong Bebek Angsa" berbuntut panjang. Diubahnya lirik lagu anak itu—misalnya yang semula "Sorong ke kanan/Sorong ke kiri/la la la la la la la la la la la" menjadi "Fitnah HTI/Fitnah FPI/Ternyata mereka lah yang PKI"— membuat geram kubu pendukung petahana Jokowi. Bahkan, pada Selasa (25/9/2018), politikus PSI Rian Ernest melaporkan tindakan Fadli tersebut ke Bareskrim Polri.
"Ayolah adu gagasan, adu program. Capeklah dipecah-belah dibikin tensi. Ngapain coba? Macem mereka bisa bikin ini terus mereka benahin atau mereka redam suhunya. Kan, enggak juga," ujar Rian kepada Tirto, Selasa (25/9/2018).
Meskipun Fadli berdalih tidak menyebutkan sasaran yang dikritiknya, bagi Rian, cuitan Fadli cenderung menyudutkan pemerintahan sekaligus calon presiden Joko Widodo. Sebab tindakan Fadli bakal menciptakan keonaran dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Rian, atas nama kader PSI—salah satu partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019—pun menyeret cuitan Fadli ke ranah hukum.
Partai Komunis Indonesia (PKI) memang sudah dibubarkan pada 1966 lantaran dituding sebagai dalang pembunuhan jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965. Peristiwa yang kerap disebut G30S itu berdampak hebat. Posisi Sukarno goyah, lalu kekuasaannya diambil Soeharto. Sementara PKI dituduh hendak melakukan makar dan banyak anggotanya dibunuh dan diasingkan. Militer pun memegang kendali pemerintahan.
Sejak Orde Baru berkuasa, keturunan anggota PKI didiskriminasi dan mendapat cap anak pemberontak. Meski G30S terjadi lebih dari 50 tahun lalu, jejaknya terus diawetkan. Artinya, cuitan Fadli Zon hanya titik termutakhir perjalanan sindrom anti-PKI di Indonesia.
Semasa Orde Baru, sejumlah orang dicap PKI sebab menolak pembangunan waduk Kedung Ombo. Begitu pula Marsinah, aktivis buruh yang mati dibunuh, pernah dicap PKI oleh aparat karena melancarkan protes terhadap kebijakan perusahaan yang merugikan buruh.
Cap PKI ini masih kerap digunakan untuk melabeli kelompok tertentu hingga sekarang. Cap itu turut bertaut dengan isu agama. Mereka yang dicap komunis juga mendapat label sebagai ateis dan anti-Pancasila.
Jokowi-PKI, Prabowo-HAM
Tuduhan adanya pertalian antara Jokowi dan PKI muncul sejak jauh hari, kala mantan Wali Kota Surakarta itu maju sebagai kandidat presiden di Pilpres 2014. Isu itu diembuskan media cetak partisan bernama Sapu Jagad yang menuliskan bahwa Jokowi memiliki moral dan watak seperti PKI. Media partisan lainnya semacam Obor Rakyat juga mengungkapkan hal serupa. Bahkan, Obor Rakyat menambahkan bahwa Jokowi adalah "capres boneka" dan PDIP adalah "Partai Salib". Obor Rakyat dicetak 1 juta eksemplar dan didistribusikan ke 28 ribu pesantren dan 700-an masjid.
"Isu komunis dibuat saat terbitnya tabloid Obor Rakyat dan itu semua hoax dan fitnah, sangat terencana dan sistematis," ujar Rommahurmuziy, Ketua Umum PPP, salah satu partai pendukung Prabowo di Pilpres 2014, pada April lalu (PPP kini termasuk partai pengusung Jokowi).
Lain lagi dengan isu yang berembus mengenai Prabowo saat Pilpres 2014. Rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Prabowo saat berdinas di militer dikuliti. Sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo dianggap terlibat dalam penculikan aktivis semasa 1997 hingga 1998. Tindakan itu berujung pada pencabutan statusnya sebagai anggota TNI pada 1998. Menurut sejarawan Gerry van Klinken, Prabowo juga bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste.
Ada kejadian menarik yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM Prabowo saat debat kandidat Pilpres 2014 di televisi. Seperti dicatat Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dalam makalah analisisnya soal Pemilu 2014 yang berjudul "Indonesian Politics in 2014: Democracy’s Close Call" (2014), "[...] pendukung Jokowi di studio selama jeda iklan meneriaki Prabowo soal masa lalu HAM-nya yang kelam."
Buntut Panjang Pilgub DKI Jakarta 2017
Selepas Jokowi memenangkan Pilpres 2014, dua isu tersebut tidak hilang. Bahkan, isu yang berkembang semasa Pilgub DKI Jakarta 2017 membuatnya semakin pelik.
Di Pilgub ibu kota itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seorang keturunan Tionghoa yang beragama Kristen, kalah setelah demonstrasi besar-besaran berjuluk Aksi Bela Islam menuntutnya dipenjara karena ucapannya soal Al-Maidah ayat 51 telah menodai Islam. Kala itu juga spanduk-spanduk yang bertuliskan larangan mensalatkan jenazah pendukung Ahok bermunculan di sejumlah masjid di DKI Jakarta.
Alhasil, Ahok berakhir di penjara dan penggunaan 'politik identitas' dalam wujud sentimen agama berbuntut panjang dan rentan terjadi lagi pada Pilpres 2019.
Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-7 Agustus 2018 terhadap 1.520 responden menyatakan sebanyak 52 persen muslim keberatan apabila non-muslim menjadi bupati atau wali kota. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pada Agustus 2016 yang sebesar 39 persen dan Agustus 2017 yang sebesar 47 persen.
Sedangkan muslim yang keberatan apabila non-muslim menjadi presiden meningkat dari 40 persen pada Agustus 2016 menjadi 52 persen pada Agustus 2018. Sementara banyaknya muslim yang keberatan jika non-muslim menjadi wakil presiden meningkat dari 41 persen pada Agustus 2016 menjadi 55 persen pada Agustus 2018.
"[Hasil survei] ini membantah bahwa [Aksi Bela Islam] 212 adalah puncak akumulasi intoleransi politik muslim. 212 adalah keran pembuka arus intoleransi," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei, Senin (24/9/2018).
Koalisi partai yang terbentuk guna menghadapi Pilpres 2019 juga merupakan lanjutan dari koalisi partai di Pilgub DKI Jakarta 2017. Gerindra-PKS-PAN (pendukung Anies-Sandi) bersama Demokrat di Pilpres 2019 mengusung Prabowo-Sandiaga, sementara PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura (pendukung Ahok-Djarot) bersama PKB dan PPP mengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres mendatang.
Muhtadi menyebut fenomena itu bagian dari pengarusutamaan intoleransi dalam politik. Gejalanya sudah tampak sejak di Pilkada Serentak 2018: kader partai islam banyak digandeng kader partai nasionalis.
Data Tirto mengungkapkan bahwa di perhelatan itu, kader PDIP paling banyak berpasangan dengan kader Golkar (19 daerah) dan PKB (9 daerah), sementara kader Gerindra paling banyak berpasangan dengan kader PKS (10 daerah).
"Mereka [partai] tidak melawan arus [intoleransi] ini, justru mereka malah masuk karena khawatir isu tadi mengurangi insentif elektoral yang mereka dapat," ujar Muhtadi.
Lawan Balik Jokowi dan Prabowo
Usai Pilkada DKI Jakarta 2017, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), salah satu organisasi pendukung dan pemasok massa Aksi Bela Islam, dibubarkan pemerintah. Sedangkan Rizieq Shihab, imam besar Front Pembela Islam (FPI), organisasi penggerak massa Aksi Bela Islam, tersangkut kasus dugaan pornografi chat mesum dengan Firza Husein.
Greg Fealy, peneliti politik Islam Indonesia, memandang yang dilakukan pemerintah Jokowi terhadap HTI dan Habib Rizieq sebagai tindakan politis. Menurut Fealy, pembubaran HTI merupakan sinyal kepada organisasi masyarakat (ormas) Islam yang lebih besar semacam FPI bahwa pemerintah siap bertindak.
"Ada tuntutan terhadap Habib Rizieq. Dia tidak mempublikasikan teks-teks dia bersama Firza. Jadi, siapa yang meletakkannya ke domain publik, saya kira sangat mungkin pemerintah. Bukan dia sendiri," kata Fealy saat diwawancara Tirto pekan lalu di kampusnya, Australia National University (ANU), Sydney, Australia.
Adanya kasus-kasus itu membuat label yang disematkan kepada Jokowi bertambah: anti-Islam dan dalang krimininalisasi ulama. Namun, menurut Fealy, Jokowi melawan label itu secara simbolis dengan menggandeng seorang kiai dari kalangan ormas Nahdlatul Ulama (NU) bernama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya. Fealy mencatat hubungan Jokowi dan NU juga telah semakin erat usai Pilgub DKI Jakarta 2017.
Dua tahun sebelum Pilpres 2019, Jokowi juga tampak menegaskan lagi sikapnya terhadap PKI. Pada 2017, dua kali Jokowi menyatakan bahwa dia siap "gebuk" PKI. Kemudian, pada Agustus 2018, Jokowi meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu dirinya anggota PKI adalah isu yang tidak benar.
Jokowi juga melakukan pertemuan dengan para keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu pada Juni 2018. Pada Pilpres 2014, Jokowi memang menjanjikan akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu (soal ini, pelanggaran HAM masa lalu juga mencakup kasus HAM oleh Prabowo juga), namun hingga kini belum janji itu belum diwujudkan. Sebaliknya, banyak tokoh pelanggar HAM masuk dalam jajaran kabinetnya.
Sedangkan kubu Prabowo tengah menggaet dua eks anggota Komnas HAM, Natalius Pigai dan Siane Indriani untuk masuk sebagai juru bicara tim kampanyenya. Penepisan isu pelanggaran HAM yang biasanya tersemat pada Prabowo pun tampaknya sudah dimulai. Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Dahnil Azhar mengatakan pada pekan lalu bahwa tidak ada fakta hukum Prabowo sebagai pelanggar HAM.
"Itu [isu pelanggaran HAM oleh Prabowo] selalu diproduksi pada saat masuk kontestasi Pilpres atau kontestasi politik lainnya. Dan tak ada fakta hukum yang menyatakan Prabowo pelanggar HAM," ujar Dahnil, Jumat (21/9).
Lantas, sejauh mana isu agama dan HAM bakal dimainkan pada Pilpres 2019?
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, masuknya Ma'ruf dalam kubu Jokowi membuatnya yakin dosis penggunaan isu agama di Pilpres 2019 tidak akan sebanyak seperti di Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Saya tidak bilang berkurang, tapi kalau Anda bandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, isu politik identitas akan menurun dan orang akan berpaling kepada isu-isu seperti utang luar negeri apakah produktif atau tidak, kualitas pertumbuhan, dan penurunan kemiskinan," ujar Muhtadi.
Prabowo dengan Sandiaga, kan, banyak tuh masuk ke isu yg berguna buat kita. Karena kita akan disajikan dengan dua data. Jadi orang akan berdebat pada gagasan," tambah Muhtadi.
Sementara untuk isu HAM, Muhtadi mengatakan sejauh ini belum terlihat dimainkan. Namun, menurutnya HAM bukan isu krusial bagi perilaku pemilih di Indonesia. Menurutnya, isu HAM kerap dilontarkan kelas menengah, sementara pendukung Prabowo banyak berasal dari kalangan tersebut.
"Mereka yang paham dengan latar belakang Pak Prabowo pun umumnya datang dari kelas menengah, tapi dukungan kelas menengah untuk Pak Prabowo tetap kuat. Artinya HAM bukan isu krusial," ujar Muhtadi.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
