tirto.id - Baku serang kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terjadi pada hampir semua isu, tidak terkecuali soal Hak Asasi Manusia (HAM).
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menuding pasangan Prabowo-Sandiaga tidak memperhatikan isu ini. Buktinya ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mereka tak memasukkan poin penyelesaian kasus HAM masa lalu dalam visi-misi.
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang tak memasukkan penyelesaian kasus HAM masa lalu dalam visi-misinya. Dalam draf visi-misi yang kami terima, mereka hanya mengusung empat perkara utama: ekonomi-kesejahteraan rakyat, budaya, lingkungan hidup, serta politik-hukum-keamanan.
Itu berbeda dengan pasangan yang mereka lawan. Dalam poin 6.4 terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM pada dokumen Visi Misi Jokowi-Ma'ruf Amin, terdapat janji "melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu."
Selain dinilai tak peduli, Karding merasa HAM tak masuk lantaran latar belakang Prabowo yang tidak bisa dibilang "bersih". Sederet tudingan pelangggaran HAM melekat pada diri bekas Danjen Kopassus tersebut.
"Bisa jadi itu menjadi ketakutan mereka. Kalau dimasukkan, akan ditanyakan publik 'gimana dengan dugaan kasus pak Prabowo masa lalu?'" kata Karding saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).
Karding bisa saja mengklaim timnya lebih unggul. Namun publik tentu berhak pula bertanya apa yang telah Jokowi lakukan selama empat tahun ini. Toh Kamisan—aksi diam depan istana yang menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu—tetap berlangsung saban Kamis di depan Istana, bahkan telah memasuki pekan ke-555.
Karding berdalih. Katanya: "[penyelesaian kasus HAM] sedang berproses semua. Memimpin negara kan tidak segampang membalik telapak tangan. Apalagi kasus HAM. Butuh pembuktian. Tidak bisa hanya men-judge orang melanggar HAM."
"Jadi tidak perlu lagi diragukanlah komitmen kami," tegasnya.
Klaim Tetap Perhatikan HAM
Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Siane Indriani membantah tuduhan Karding. Menurutnya, meskipun tidak secara spesifik menyebut HAM, empat pilar visi-misi Prabowo-Sandiaga telah mengisyaratkan pemenuhan HAM.
"Kan ada hak ekosob ya. Ada rencana tindak lanjutnya. Itu yang memang muncul, karena itu bahasa standar. Jadi lebih kepada itu, itu kan HAM," kata mantan Komisioner Komnas HAM ini saat dihubungi Tirto, Jumat (28/9/2018).
HAM memang ada dua jenis. Pertama HAM sipil-politik, kedua HAM ekonomi, sosialm dan budaya. Yang dimaksud Siane adalah HAM nomor dua. "Termasuk hak pendidikan, tenaga kerja, kesehatan masyarakat," tambah Siane.
Siane menyatakan Prabowo-Sandiaga tidak eksplisit menyebut HAM dalam dokumen visi-misi lantaran tidak mau terkesan "dagang isu".
"Jadi kami melihat itu bukan sekadar labelling, tapi substansinya," jelasnya.
Tak Ada Keuntungan
Isu apa pun idealnya memberikan keuntungan bagi yang melontarkan, misalnya bakal menarik masyarakat yang belum menentukan pilihan akan memilih siapa. Namun buat isu HAM, menurut peneliti dari LSI Denny JA Rully Akbar, hal ini tak berlaku.
Rully menilai isu HAM kurang menarik karena masih sangat tersegmentasi.
"Tanpa mengerdilkan perjuangan para korban kejahatan HAM, tapi isu ini memang tidak lebih efektif dari isu ekonomi yang jadi perhatian semua kalangan untuk mendongkrak elektoral," kata Rully kepada Tirto, Jumat (28/9/2018).
Lagipula, menurut Rully, memanfaatkan isu HAM sekadar untuk kepentingan elektoral tidaklah tepat. Sebab, menurutnya, itu justru bisa jadi bumerang bagi kandidat jika tidak berhasil menepati janjinya.
"Kita bisa lihat sendiri kalau isu HAM ini juga jadi alat serang oposisi kepada Jokowi. Mereka mudah bilang kalau Jokowi tak bisa tepati janji," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
