tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan usulan mengenai hak angket kecurangan pemilu yang sebelumnya digulirkan di DPR tidak lagi up to date. Paloh menyebut usulan itu tak lagi relevan dengan kondisi saat ini, terutama seusai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini, itu menurut Nasdem,” kata Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Paloh merasa ide untuk hak angket terhadap kecurangan pemilu telah usang karena esensinya sudah jauh dari apa yang diharapkan olehnya. Dia mengaku, selalu mempertimbangkan ide hak angket setiap waktu, sejak selesainya pelaksanaan pemilu.
“Dan satu proses perjalanan minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari ke hari, saya ini mengira esensi dari pada keberadaan hak angket sudah jauh dari pada harapan kita bersama," kata dia.
Meski demikian, Surya Paloh tak melarang bagi kadernya yang berada di Fraksi Nasdem DPR RI bila mana hendak menggulirkan hak angket. Ia mempersilakan bagi mereka yang di DPR bila merasa aspirasi mereka mengharuskan untuk ikut mengusulkan hak angket.
“Tapi bukan berarti kami menghalangi upaya untuk meneruskan barangkali perjuangkan meneruskan hak angket ini,” kata Paloh.
Di sisi lain, Paloh juga menegaskan partainya akan merapat bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kabinet berikutnya. Paloh menyampaikan, Nasdem harus bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran karena kondisi Indonesia yang membutuhkan persatuan.
Paloh mengingatkan bilamana Nasdem tak tergabung dalam kubu pemerintahan, maka yang terancam adalah stabilitas dan persatuan nasional.
“Salah satu modal terbesar yang dipahami Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, saya pikir ini ancama bagi kita semua sebagai suatu bangsa,” kata dia.
Dia juga menyinggung dengan isu politik luar negeri seperti konflik Iran-Israel yang membawa Indonesia di ambang perang dunia ketiga. Menurut dia, hal itu menjadi salah satu alasan bagi Nasdem tak boleh di luar pemerintahan.
“Dan harus kita bisa pahami posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan national interest kita," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
