Subsidi untuk Kendaraan Listrik, Sri Mulyani: Sedang Dibahas

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim saat ini pihaknya sedang membahas pemberiaan anggaran subsidi untuk kendaraan motor listrik dan mobil. Penggunaan kendaraan berbasis listrik sendiri diklaim akan menghemat dana untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan otomatis subsidi BBM berkurang.

"(Kalau anggaran insentif kendaraan listrik) ya sedang dibahas," kata Sri Mulyani di Jakarta, dikutip Senin (5/12/2022).

Sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi untuk kendaraan motor listrik dengan kisaran Rp6 juta sampai dengan Rp6,5 juta. Penggunaan kendaraan berbasis listrik sendiri diklaim akan menghemat dana untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan otomatis subdisi BBM berkurang.

"Mangkannya segera sekarang ini mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi misalnya sepeda motor kita lagi finalisasi," kata Luhut dikutip Senin (5/12/2022).

Untuk kendaraan bermotor, subsidi diberikan pemerintah mengacu dengan beberapa negara tetangga. Misalnya seperti Thailand yang sudah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta untuk masyarakatnya yang ingin membeli kendaraan listrik.

"Dikita Rp6,5 kira-kira segitu. Mobil berapa juta kita mau kasih," katanya.

Menurut Luhut penggunaan kendaraan listrik berdasarkan hitung-hitungannya lebih untung ketimbang menggunakan sepeda motor berbahan bakar fosil. Karena masyarakat tidak perlu lagi membeli BBM.

"Jadi kita hitung-hitung tetap lebih untung menggunakan sepeda motor listrik, daripada sepeda motor fosil begitu juga mobil. Jadi kalau jualan lebih bagus pilih itu, sekarang mau kita convert atau tukar engine sepeda motor dengan sepeda motor listrik. Sedang dilakukan," jelasnya.

Direktur Eksekutif INSTRAN, Deddy Herlambang menilai, pemerintah terlalu bersemangat melakukan kampanye dari kendaraan BBM fosil ke kendaraan listrik, namun kurang dalam kesiapan infrastruktur kendaraan listriknya. Infrastruktur kendaraan listrik yang belum disiapkan matang adalah penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sesuai demand, mengingat waktu pengisian baterai ( charging ) memerlukan waktu yang sangat lama dan belum ada standar kualitas baterai.

"Manajemen pengolahan limbah baterai kendaraan listrik juga belum ada. Jangan sampai euphoria membeli kendaraan listrik telah terjadi secara massal namun regulasi dan mitigasi belum ada," katanya.