Menuju konten utama

#SriMulyaniOmdo jadi Trending Topic, INDEF: Kemarahan yang Logis

Publik marah karena merasa pajak yang mereka berikan, laporkan, ternyata biaya costnya untuk pegawai lebih besar, tercermin dari biaya insentif untuk DJP.

#SriMulyaniOmdo jadi Trending Topic, INDEF: Kemarahan yang Logis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparannya dalam sesi pleno XI B20 Summit Indonesia 2022 di BNDCC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/nym.

tirto.id - Tagar #SriMulyaniOmdo menjadi trending topic di Twitter Indonesia siang ini dengan 3.394 cuitan. Warganet meluapkan kekecewaan di twitter karena merasa pajak yang dibayarkan telah dinikmati oknum pejabat Ditjen Pajak.

Kemarahan ini bermula ketika Dandy Mario Satrio, salah satu anak pejabat Ditjen Pajak yang terlibat kasus penganiayaan, suka memamerkan harta kekayaannya. Mulai dari mobil mewah Rubicon hingga motor gede Harley Davidson.

Kekecewaan netizen semakin bertambah dengan mengetahui kehadiran klub motor gede milik para pejabat DJP. Salah satu anggotanya adalah Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Foto itu pun kemudian menjadi viral di media sosial.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai, kemarahan para wajib pajak atas kasus ini adalah hal yang logis. Karena memang Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu institusi pemerintahan yang menerima insentif berupa tunjangan kinerja terbesar.

"Publik marah karena merasa pajak yang mereka berikan, laporkan, dan sebagainya ternyata biaya costnya untuk pegawainya lebih besar, tercermin dari biaya insentif yang diberikan," kata Tauhid kepada wartawan, di Jakarta Senin (27/2/2023).

Dia menyebut tunjangan kinerja terhadap Direktorat Jenderal Pajak yang terkenal besar dan melampaui kementerian atau lembaga lainnya, tidak memberikan kepastian mereka akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas seluruhnya.

"Menurut saya ya konsekuensi lah, bukan hanya klub moge-nya dilarang, internalnya memang seperti ini, artinya apa? insentif yang diberikan tidak memberikan satu keteladanan yang terbaik," tegas Tauhid.

Oleh karena itu, Tauhid meminta ke depan pemberian tunjangan kinerja yang selama ini diberikan ke Ditjen Pajak dievaluasi besarannya. Selain untuk meringankan beban belanja pemerintah pusat yang tidak perlu juga untuk kembali memulihkan kepercayaan para wajib pajak untuk membayar pajak.

"Sebab, pegawai negeri lain yang pas-pasan kredit motor, mobil, dan sebagainya itu sama-sama bekerja keras tapi ternyata terungkap seperti ini. Jadinya orang melihat ya ini jadi kementerian mata air, sementara ada kementerian lain yang air mata," ucap Tauhid.

Lebih lanjut, dia mengatakan kegiatan pamer harta dilakukan sejumlah pejabat menunjukan bahwa para pegawai pajak belum memberikan teladan yang baik. Terutama terhadap masyarakat ataupun pegawai pemerintahan lainnya.

"Ini dicerminkan oleh internal, Dirjen Pajak beserta punggawanya, setelah muncul kasus ini terbuka semua, jadi jelas publik marah," pungkas dia.

Baca juga artikel terkait TRENDING TOPIK TWITTER atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - News
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat