tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati optimistis bisa menghadapi tantangan ekonomi di 2023. Dia meyakini perekonomian Indonesia akan mampu bergerak semakin cepat di tahun ini, seperti saat menghadapi pandemi dan turbulensi di 2022.
“Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga momentum pemulihan,” kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, dikutip Selasa (17/1/2023).
Optimisme pemulihan ekonomi didukung dengan arsitektur APBN 2023 yang telah disiapkan sebagai motor penggerak pemulihan. Diantaranya, dengan merancang belanja negara yang diharapkan mampu menjaga Indonesia dari guncangan perekonomian global.
Dia mengatakan, belanja ketahanan pangan dirancang Rp104,2 triliun untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja sektor perlindungan sosial Rp476 triliun setara dengan yang dibelanjakan untuk tahun 2022 untuk melindungi masyarakat.
Sementara itu untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah menganggarkan Rp341 triliun untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dapat ditekan sehingga produksi energi dan ketahanan energi berjalan.
Di sisi lain, infrastruktur dirancang Rp392 triliun. Sedangkan belanja untuk kesehatan non-covid direncanakan Rp178 triliun, dan anggaran pendidikan tetap terjaga di Rp612 triliun.
Belanja negara 2023 juga direncanakan untuk membelanjakan pentahapan Pemilu sebesar Rp21,86 triliun, dan mempersiapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebesar Rp23,9 triliun terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.
“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pertumbuhan ekonomi 2022 di angka 5,2-5,3 persen. Sementara itu, angka inflasi di angka 5,5 persen. Dia berharap agar semua stakeholder seperti Bank Indonesia dan daerah terus berupaya menekan inflasi.
Di sisi lain, angka pendapatan naik 30,26 persen. Jokowi juga meminta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan, program-program yang benar-benar produktif. Dia ingin agar anggaran fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan serta menyelesaikan masalah prioritas nasional seperti penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu.
Dia juga meminta kementerian mendorong transfer ke daerah, termasuk dana desa. Jokowi ingin agar anggaran sampai ke masyarakat demi memacu ekonomi daerah.
“Jangan sampai dananya ditransfer dan tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah. Selain itu, juga APBD harus sinkron dengan APBN, artinya sinkron dengan prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama terkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan ekspor dan berkaitan dengan investasi,” kata Jokowi.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
