tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran untuk merespons cepat segala perubahan di dunia. Hal ini tidak lepas dari situasi global yang tidak menentu, apalagi Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di angka 1,7% atau lebih rendah dari sebelumnya di angka 2,9 persen.
“Paling penting setiap perubahan yang ada di dunia harus kita respons dengan cepat, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan juga dari membaca dengan cepat dinamika yang ada di dunia,” kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).
Jokowi menambahkan, "kita berharap ekspor kita masih baik, investasi juga masih baik, kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja bagi rakyat kita dan juga akan menambah devisa bagi negara.”
Jokowi mengaku menduga pertumbuhan ekonomi 2022 di angka 5,2-5,3 persen. Sementara itu, angka inflasi di angka 5,5 persen. Ia berharap agar semua stakeholder seperti Bank Indonesia dan daerah terus berupaya menekan inflasi. Di sisi lain, angka pendapatan naik 30,26 persen.
Jokowi juga meminta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan, program-program yang benar-benar produktif. Ia ingin agar anggaran fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan serta menyelesaikan masalah prioritas nasional seperti penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu.
Ia juga meminta kementerian mendorong transfer ke daerah, termasuk dana desa. Jokowi ingin agar anggaran sampai ke masyarakat demi memacu ekonomi daerah.
“Jangan sampai dananya ditransfer dan tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah. Selain itu, juga APBD harus sinkron dengan APBN, artinya sinkron dengan prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama terkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan ekspor dan berkaitan dengan investasi,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi ingin ada pondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, rasa keadilan dan penegakan HAM. Ia ingin semua menteri terkait bisa menerapkan perspektif HAM. Ia juga ingin agar ada tindak lanjut atas instruksi penyelesaian kasus HAM berat.
"Saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu lalu, seluruh kementerian ikut bersama menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan mengenai pelanggaran berat masa lalu, yang non-yudisial," kata Jokowi.
Di akhir sambutan, Jokowi meningatkan agar masalah inflasi ditangani bersama seperti saat COVID-19. Ia yakin masalah inflasi bisa ditangani dengan mudah bila bekerja sama.
“Saya minta juga urusan inflasi kita keroyok bareng-bareng supaya inflasi ini bisa ditekan di bawah lima dan saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga, saya lihat peluang itu sangat mudah jika dikerjakan bersama, sama seperti kita menyelesaikan pandemi Covid-19 di negara kita,” kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
