tirto.id - Bank Dunia menyebutkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Dalam Indonesia Economic Quarterly edisi Juni 2018, Bank Dunia menilai serangkaian reformasi kebijakan yang dimulai pada 2002 ternyata belum mampu berdampak pada peningkatan kualitas, melainkan baru sebatas memperluas akses pendidikan saja.
Penilaian dari Bank Dunia itu pun harus disikapi pemerintah. Pasalnya alokasi dana untuk pendidikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2018 tercatat sebesar Rp444,1 triliun atau meningkat 5,8 persen dari APBN 2017.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai masalah pendidikan di Indonesia disebabkan oleh banyaknya kementerian dan lembaga yang mengelola. Untuk itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan harus dilakukan secara kolektif.
“Di tingkat pusat saja paling tidak ada tiga kementerian, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian Kementerian Agama. Itu semua punya anggaran yang berhubungan dengan pendidikan,” ucap Sri Mulyani di Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Rabu (6/6/2018).
“Kemudian kita masih memiliki banyak kementerian yang memiliki anggaran pendidikan, yang sifatnya vokasional atau teknikal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa mayoritas pengelolaan anggaran pendidikan itu berlangsung di daerah. Padahal untuk di tingkat daerah sendiri penggunaan anggaran pendidikan paling besar untuk membayar gaji dan tunjangan guru dengan kualitas yang masih harus diperbaiki.
Menkeu pun menyebutkan setidaknya ada sejumlah hal yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri. Salah satunya dengan memastikan bahwa kualitas guru beserta tunjangannya betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka supaya dapat mengajar dengan baik.
“Selanjutnya tentu terkait dengan efektifitas mereka belajar di kelas. Ini juga menjadi salah satu temuan di berbagai negara, mengenai manajemen sekolah serta bagaimana kualitas kurikulum dan text book menjadi sangat penting,” jelas Sri Mulyani.
Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menekankan perlunya untuk melihat institusi pendidikan berbasis agama. Menurut Menkeu, apabila seluruh elemen dan persoalan yang kompleks itu dapat diatasi maka Indonesia dapat mengatur strategi pembangunan sumber daya manusia, terlebih dalam menghadapi sejumlah tantangan seperti industrialisasi maupun teknologi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
