Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Biayai Pendidikan STAN

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki kemampuan fiskal mumpuni untuk ikut membiayai mahasiswa yang masuk melalui jalur afirmasi di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Dengan demikian, pemerintah dapat menambah kuota jalur afirmasi agar menjadi lebih banyak.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa jalur afirmasi dari daerah-daerah yang masuk dalam golongan kurang mampu.

"Kami nanti akan lihat, dari daerah-daerah yang tidak mampu, tentu kita berikan beasiswa penuh. Sedangkan yang memang memiliki keuangan negara, mereka mungkin bisa ikut membantu (membiayai)," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Bendahara Negara itu mengatakan, pihaknya memang telah berupaya meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa baru PKN STAN hingga 1.000 orang per tahun. Namun, ia mengakui bahwa realisasi penerimaan mahasiswa PKN STAN masih terbatas.

"Karena kapasitas PKN STAN, walaupun kami sudah tingkatkan, itu juga masih terbatas, sekitar seribu penerimaannya setahun," tutur dia.

Padahal, peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru, khususnya dari jalur afirmasi sangat penting untuk mendorong terciptanya lebih banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidang keuangan. Dus, daerah tak akan lagi mengalami masalah kekurangan auditor keuangan, maupun tenaga keuangan lainnya.

"Kami di PKN STAN sudah ada afirmasi, menerima dari Pemda, Ibu. Tapi, nanti karena Ibu menekankan ini, kami nanti akan coba review kembali untuk beberapa daerah yang memang ingin SDM di bidang keuangannya bagus, mereka mengirim dan bahkan ikut urunan, jadi membayar juga. Itu bagus sekali," kata Ani, sapaan Sri Mulyani, sepakat dengan pernyataan anggota Komisi XI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Ma’awanah.

Sementara itu, seiring dengan banyaknya daerah yang mengeluh kepadanya karena kekurangan tenaga inspektorat, Anna pun meminta kepada pemerintah untuk bagaimana caranya SDM keuangan berkualitas di daerah dapat terpenuhi.

"Misal ada BPKP dan lain-lain, selalu bicara ini inspektoratnya kurang tenaga. Tapi, memang nyari di daerah itu sulit sekali. Sehingga, mungkin ada pembantuan atau seperti apa, dan seterusnya. Mohon maaf, Pak Ketua, ini semata-mata saling men-support terhadap penggunaan anggaran negara," tutur Anna.