tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pagu subsidi energi dalam RAPBN 2018, yaitu sebesar Rp103,4 triliun, diproyeksikan oleh pemerintah tanpa adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak, tarif listrik maupun elpiji.
"Ini adalah asumsi yang sangat eksplisit, karena tidak ada kenaikan harga BBM, tarif listrik dan elpiji," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (21/8/2017) seperti dikutip Antara.
Sri Mulyani menambahkan proyeksi pagu subsidi energi di RAPBN 2018 juga mempertimbangkan adanya pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA.
"Untuk pelanggan 900 VA barangkali akan dibatasi, agar alokasinya sesuai dengan pagu Rp52,2 triliun," kata dia.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Suahasil Nazara, pemerintah akan mengkaji ulang pemberian subsidi kepada pengguna listrik yang tidak lagi termasuk golongan miskin.
"Kalau terbukti tidak mampu, harus dikasih. Yang miskin dan tidak mampu itu masih ada juga yang belum mendapatkan akses terhadap listrik," kata dia.
Suahasil menyatakan pemberian alokasi dalam subsidi energi di RAPBN 2018 ikut mempertimbangkan pula kekurangan bayar pemerintah kepada Pertamina maupun PLN.
"Pemerintah mempunyai cara bayar ke Pertamina atau PLN, tapi dalam buku mereka tidak hilang, ini dicatat sebagai asetnya. Pemerintah sesuai kemampuan negara akan melunasi secara bertahap," ujar dia.
Pemerintah dalam RAPBN 2018 menetapkan subsidi energi sebesar Rp103,4 triliun. Rinciannya, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp51,1 triliun dan subsidi listrik senilai Rp52,2 triliun.
Sementara itu, subsidi non energi diproyeksikan sebesar Rp69 triliun pada RAPBN 2018. Subsidi sebesar ini digunakan untuk sektor pangan sebesar Rp7,3 triliun dan pupuk sebanyak Rp28,5 triliun.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
