tirto.id - Contoh soal PTS PKN kelas 10 beserta kunci jawaban dapat dipakai belajar guna menghadapi PTS (Penilaian Tengah Semester). Latihan soal bisa menjadi salah satu strategi persiapan menjelang ujian.
Pelaksanaan latihan soal pun fleksibel karena siswa dapat mengerjakannya, baik secara sendiri maupun bersama guru. Contoh soal berperan penting dalam hal ini karena merupakan alat uji kemampuan siswa untuk mengevaluasi penguasaan materi.
Materi yang diujikan dalam PTS mencakup berbagai mata pelajaran yang sudah dipelajari selama setengah semester. Beberapa mata pelajaran kelas 10, antara lain Biologi, PAI, Ekonomi, Seni Budaya, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, PKN dan sebagainya.
Contoh Soal PTS PKN Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya
Mata pelajaran PKN sebagai salah satu materi yang diujikan berisi pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila dan kewarganegaraan. Berikut contoh soal PTS PKN kelas 10 semester 1 lengkap dengan jawabannya.
1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan .....
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Eksekutif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan .....
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Jawaban: D
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan .....
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: A
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah .....
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: E
6. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 adalah .....
A. Menetapkan dan mengesahkan APBN
B. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
C. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin departemen
D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
Jawaban: E
7. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD RI Tahun 1945 adalah dalam bentuk .....
A. Pemberian Grasi
B. Penentuan Pejabat Daerah
C. Pembuatan undang-undang
D. Pengangkatan Menteri Negara
E. Pengamandemenan UUD 1945
Jawaban: C
8. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini!
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor .....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6
E. 5 dan 6
Jawaban: D
9. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah .....
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE
B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.
C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau di atas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia
D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya
E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis
Jawaban: B
10. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna .....
A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal di mana saja
B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia
C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri
D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari negara dan sewaktu-waktu dapat kembali lagi
E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali
Jawaban: C
11. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari .....
A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina
B. Samudera Hindia dan perairan negara India
C. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
D. Wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia
E. Samudera hindia dan benua Australia
Jawaban: D
12. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni .....
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960
B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS
C. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957
D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A
E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan
Jawaban: A
13. Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara adalah .....
A. pendukung Negara
B. penduduk Negara
C. warga Negara
D. rakyat Negara
E. kaula Negara
Jawaban: B
14. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut tercantum dalam UUD 1945 .....
A. Pasal 27 Ayat 1
B. Pasal 27 Ayat 2
C. Pasal 26 Ayat 1
D. Pasal 26 Ayat 2
E. Pasal 26 Ayat 3
Jawaban: C
15. Faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia adalah .....
A. faktor usia
B. faktor studi
C. faktor tinggi badan
D. faktor jangka waktu
E. faktor tempat kerja keturunan
Jawaban: D
16. Perhatikan kewenangan MPR:
1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor .....
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6
Jawaban: E
17. Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca
Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari .....
A. DPR dan MPR
B. DPR dan DPD
C. DPR dan DPRD
D. DPD dan DPRD
E. DPRD I dan DPRD II
Jawaban: E
18. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu .....
A. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
B. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
C. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
D. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
E. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
Jawaban: E
19. Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah .....
A. Mahkamah Agung
B. Rakyat yang memilih
C. Mahkamah Konstitusi
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban: D
20. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 1
dalam hal .....
A. menetapkan UU
B. menyatakan perang
C. menetapkan anggaran
D. mengangkat duta dan konsul
E. mengangkat menteri-menteri
Jawaban: B
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Yulaika Ramadhani
