Soal PPPK Teknis 2023 Ahli Pertama Perencana PDF dan Jawabannya

tirto.id - Salah satu formasi dalam seleksi PPPK Teknis 2023 adalah Ahli Pertama Perencana. Peserta yang lolos pendaftaran di jalur ini akan segera menjalani tes kompetensi. Seperti apa soal PPPK Teknis 2023 Ahli Pertama Perencana yang akan dilalui para peserta?

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023, seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilaksanakan pada 5-8 November 2023.

Tahap ini ditujukan bagi para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi yang diumumkan pada 15-18 Oktober 2023 kemarin.

Setelah seleksi administrasi rampung diumumkan, peserta tidak lolos sempat diberikan kesempatan mengajukan sanggahan pada 19-23 Oktober 2023. Selanjutnya, peserta lolos akan menerima jadwal seleksi kompetensi mulai 1-4 November 2023.

Sebelum menghadapi ujian tes kompetensi, para peserta diimbau untuk melakukan latihan soal terlebih dahulu agar memiliki gambaran dan lancar pada saat mengerjakannya.

Berikut contoh soal kompetensi PPPK Teknis 2023 Perencana Ahli pertama lengkap dengan jawabannya yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran.

Contoh Soal Kompetensi PPPK Teknis 2023 Perencana Ahli Pertama

1. Salah satu contoh konkret yang menggambarkan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan gender adalah...

a. Manusia dilahirkan dengan satu jenis kelamin

b. Laki-laki diwajibkan menjadi kuat dan dilarang menangis oleh orang tuanya

c. Secara biologis perempuan lebih teliti dibanding laki-laki

d. Secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat dibanding perempuan

e. Perempuan memiliki fisik yang cenderung lebih kecil dibanding laki-laki

Jawaban: a

2. Berikut ini yang menggambarkan cara kerja gender dalam masyarakat yaitu...

a. Perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan domestik

b. Laki-laki dapat menjadi pencari nafkah maupun pengurus rumah tangga

c. Perempuan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai prestasinya

d. Laki-laki dapat menggunakan produk perawatan wajah sesuai kebutuhannya

e. Perempuan menjadi pemimpin karena kemauannya sendiri

Jawaban: a

3. Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasan yang dibuka oleh pemerintah, bersifat informatif yaitu...

a. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan

b. Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkan berbagai ide dan gagasan mereka

c. Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya

d. Derajat partisipasi ini lebih tinggi dari sekedar informatif. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah menyediakan ruang dan melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan

e. Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada

Jawaban: a

4. Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJPD adalah...

a. Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN

b. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD

c. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang

d. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD

e. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD

Jawaban: a

5. Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJMD, kecuali...

a. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD

b. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang

c. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD

d. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD

e. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD

Jawaban: e

6. Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD, kecuali...

a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional)

b. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD

c. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang

d. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD

e. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD

Jawaban: D

7. Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut, kecuali...

a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

b. Menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD

c. Menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum

d. Mendapatkan aspirasi masyarakat

e. Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggung jawab pembangunan

Jawaban: b

8. Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah...

a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah

b. Sebagai dasar kebijaksanaan dan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

c. Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan

d. Sebagai alat untuk mengobservasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta

e. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan

Jawaban: c

9. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut, kecuali...

a. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

b. Persiapan penyusunan

c. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya

d. Pengumpulan data dan informasi

e. Analisis

Jawaban: a

10. Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan, kecuali...

a. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

b. Program Pembangunan Nasional (Propenas)

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

e. Kebijaksanaan Pembangunan

Jawaban: e

11. Data dan/atau yang dibutuhkan dalam penyusunan peta perekonomian adalah sebagai berikut, kecuali...

a. Produk Domestik Regional Bruto

b. Income per capita

c. Program Pembangunan Nasional (Propenas)

d. APBD

e. Jumlah Pengangguran

Jawaban: c

12. Dalam pembuatan peta perekonomian dibutuhkan data sumber daya manusia sebagai berikut, kecuali...

a. Jumlah pengangguran

b. Produk Domestik Regional Bruto

c. Income per capita

d. Ekosistem Wilayah

e. APBD

Jawaban: d

13. Tugas Jabatan Fungsional Perencana, kecuali...

a. Menyiapkan

b. Mengkaji

c. Merumuskan kebijakan

d. Menyusun rencana

e. Adopsi dan legitimasi

Jawaban: e

14. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam...

a. APBN

b. APBD

c. Penerimaan Daerah

d. Keuangan Daerah

e. Pengelolaan Keuangan Daerah

Jawaban: b

15. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diantaranya sebagai berikut, kecuali...

a. Laporan Perhitungan APBD

b. Nota Perhitungan APBD

c. Laporan Aliran Kas

d. Neraca Daerah

e. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya

Jawaban: e

Untuk lebih lengkapnya, unduh contoh soal kompetensi PPPK Teknis 2023 PDF ini.