Contoh Soal PAS PKN Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya

tirto.id - Sejumlah contoh soal PAS mata pelajaran PKN kelas 10 semester 1 beserta jawabannya yang tersaji pada artikel ini bisa digunakan sebagai bahan belajar dalam rangka persiapan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ujian Akhir Semester (UAS).

Soal-soal PAS PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka yang tersaji dalam pertanyaan pilihan ganda dan essay berikut ini juga dapat dipelajari guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran.

Pelaksanaan PAS bertujuan mengukur capaian belajar peserta didik dan pemahamannya atas materi pembelajaran yang telah disampaikan selama 1 semester terakhir. Ujian PAS atau UAS juga akan menghasilkan evaluasi yang bisa dipakai oleh guru buat menentukan fase belajar peserta didiknya.

Materi PKN kelas 10 semester 1 mencakup sejumlah bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab. Secara umum, tema-tema tersebut berhubungan dengan ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia.

Sejumlah tema materi PPKN kelas 10 Kurikulum Merdeka tersebut seperti "Gagasan para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara," "Kedudukan Pancasila," "Aktualisasi Pancasila," "Hierarki Peraturan Perundang-undangan," "Perilaku Taat Hukum," dan lain sebagainya.

Soal PAS PKN Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya

Guna mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), peserta didik dapat memanfaatkan sejumlah contoh soal berikut sebagai bahan belajar.

Berikut ini sejumlah soal PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka pilihan ganda dan essay beserta jawabannya.

A. Soal Pilihan Ganda PKN Kelas 10 Beserta Jawabannya

1. Siapa nama Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang biasa disebut dengan istilah BPUPKI...

a. Ir. Sukarno

b. Soepomo

c. Moh. Yamin

d. Radjiman Wedyodiningrat

e. Wahid Hasyim

Jawaban: d

2. Kapan sidang resmi pertama BPUPK atau BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) diselenggarakan?

A. 1 Maret 1945

B. 29 Mei–1 Juni 1945

C. 10–17 Juli 1945

D. 18 Agustus 1945

e. 17 Agustus 1945

Jawaban: b

3. Berikut ini yang termasuk nama dua tokoh perempuan anggota BPUPK atau BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ialah...

A. Maria Ulfah Santoso dan Christina Martha Tiahahu

b. Raden Dewi Sartika dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito

D. Christina Martha Tiahahu dan Maria Walanda Maramis

E. SK Trimurti dan Fatmawati

e. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Maria Ulfah Santoso

Jawaban: e

4. Salah satu sila Pancasila yang sempat diusulkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya di dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Apa maknanya?

a. Bangsa Indonesia memimpin persatuan bangsa-bangsa di seluruh dunia

b. Bangsa Indonesia menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal

c. Bangsa Indonesia mengampanyekan perikemanusiaan secara internasional

d. Bangsa Indonesia mendukung prinsip-prinsip internasionalisme

e. Bangsa Indonesia menjalankan politik internasional yang berperikemanusiaan

Jawaban: e

5. Pada saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, para pendiri negara Indonesia menjunjung komitmen....

a. Mendahulukan kelompok daripada persatuan dan kesatuan bangsa

b. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi

c. Memiliki perasaan ragu terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia

d. Mengutamakan pemenuhan hak daripada pelaksanaan kewajiban

c. Mendukung kepentingan Jepang dalam perang dunia II

Jawaban: b

6. Berikut ini adalah nilai-nilai semangat para tokoh pendiri negara Indonesia pada saat bermusyawarah untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, kecuali...

a. Mempunyai semangat membebaskan Indonesia dari penjajahan

b. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan kelompok

c. Siap dan rela berkorban jiwa-raga untuk meraih kemerdekaan Indonesia

d. Berusaha dengan berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan

e. Membenci dan memusuhi semua negara yang pernah menjajah dan siap memeranginya

Jawaban: e

7. Daftar berikut ini adalah contoh tantangan tantangan penerapan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kecuali...

a. Kemunculan paham baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

b. Adanya pengaruh budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia

c. Menyebarnya informasi yang salah tentang Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya

d. Menguatnya pengaruh ideologi global, terutama kapitalisme

e. Menguatnya kesadaran kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi

Jawaban: e

8. UUD 1945 yang kini berlaku di Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun...

a. 1945, 1950, 1959, 1998

b. 1945, 1959, 1965, 1998

c. 2001, 2002, 2004, 2005

d. 1999, 2000, 2001, 2002

e. 1997, 1998, 2001, 2002

Jawaban: d

9. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, dalam konteks budaya hukum Pancasila?

a. Kesadaran bahwa sikap warga dan tata nilai dalam masyarakat menentukan pemberlakuan hukum

b. Kesadaran tentang pentingnya menciptakan masyarakat yang hidup bahagia dan sejahtera

c. Kesadaran bahwa nilai-nilai dalam diri setiap individu berkaitan dengan hukum yang berlaku

d. Kesadaran bahwa hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat

e. Kesadaran bahwa penegakan hukum akan mengubah kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakat

Jawaban: c

10. Ciri-ciri kesadaran hukum tinggi telah dimiliki oleh seorang warga negara atau masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali....

a. Memiliki pengetahuan luas tentang hukum sehingga bisa memanfaatkan celah-celahnya

b. Aktif mendukung aparat untuk menindak dengan tegas dan adil setiap pelanggaran hukum

c. Memahami dengan baik dan benar hak maupun kewajiban warga negara

d. Mendukung aparat menegakkan hukum tanpa diskriminasi

e. Menyelesaikan segala masalah hukum sesuai prosedur yang diatur oleh negara

Jawaban: a

11. Semua warga negara Indonesia diharapkan mempunyai tingkat ketaatan hukum yang tinggi karena...

a. terpaksa

b. suka rela

c. ketakutan

d. mendapat hadiah

e. pamrih

Jawaban: b

12. Indonesia adalah negara hukum. Maka, penegakan peraturan perundang-undangan penting dilaksanakan di Indonesia. Manfaat penegakan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...

a. Mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat

b. Menyelesaikan konflik antar-individu maupun antar-kelompok

c. Menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial

d. Menguntungkan orang-orang kaya dan berpendidikan

e. Menegakkan keadilan di tengah masyarakan

Jawaban: d

13. Contoh perilaku taat hukum di masyarakat dan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut, kecuali...

a. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan semua tetangga

b. Menghindari penyebaran informasi salah dan hoaks

c. Memenuhi tugas membersihkan kelas sesuai jadwal piket

d. Mengutamakan dialog atau mediasi dalam penyelesaian konflik antar-kelompok

e. Mendatangi Tempat Pemungutan Suara saat pemilihan umum dilaksanakan

Jawaban: e

14. Contoh dampak dari sikap yang tidak mematuhi norma masyarakat dan peraturan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...

a. merusak tata pergaulan di tengah masyarakat yang harmonis

b. menimbulkan keresahan di tengah masyarakat

c. Mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat

d. Menjadi semakin populer di tengah masyarakat

e. Menerima sanksi sosial atau ditindak oleh aparat penegakan hukum

Jawaban: d

15. Apa yang dimaksud dengan selaras, serasi, dan seimbang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?

a. Mendapatkan pemenuhan hak individu tidak berkaitan dengan kewajibannya

b. Mendapatkan hak perlu lebih diutamakan daripada pelaksanaan kewajiban

c. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku

d. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban tanpa memperdulikan pemenuhan hak

e. Mencemooh setiap orang yang aktif menuntut haknya

Jawaban: c

16. Cermati daftar jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun secara acak berikut ini:

(1) UUD NRI 1945

(2) Peraturan Presiden

(3) Peraturan Pemerintah

(4) Perda Kabupaten/Kota

(5) Perda Provinsi

(6) Ketetapan MPR (Majelis Perpusywaratan Rakyat)

(7) Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar adalah nomor....

a. 1, 7, 3, 4, 5, 6, 2

b. 1, 6, 7, 3, 2, 5, 4

c. 1, 4, 5, 6, 2, 7, 3

d. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6

e. 1, 6, 2, 7, 4, 5, 3

Jawaban: b

17. Apa yang dimaksud dengan prinsip "lex superiori derogat legi inferiori" dalam kaitanya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan?

a. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

b. Semua peraturan perundang-perundangan mempunyai kedudukan yang setara

c. Peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat

d. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak berkaitan dengan peraturan yang lebih tinggi

e. Semua peraturan perundang-undangan tidak harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

18. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang hubungan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota dengan perda provinsi, kecuali...

a. Kedudukan perda kabupaten lebih rendah daripada perda provinsi

b. Kedudukan perda provinsi lebih tinggi daripada perda kabupaten/kota

c. Perda kabupaten/kota harus selaras dengan perda provinsi

d. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi diperbolehkan bertentangan

e. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi sesuai dengan undang-undang

Jawaban: d

19. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia selain UUD 1945 adalah...

a. UUDS yang berlaku pada 1950-1959

b. UU Cipta Kerja

c. UU Omnibuslaw

d. Norma musyawarah mufakat

e. Pancasila

Jawaban: a

20. Solusi yang harus dilakukan ketika ada regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di atasnya adalah....

a. Membiarkannya terjadi

b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum

c. Mengubah isi kedua-duanya

d. Membatalkan kedua-duanya

c. Melanjutkan pemberlakuannya sampai ada masalah terjadi

Jawaban: b

21. Sejumlah poin berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila adalah....

a. ketuhanan

b. keseragaman

c. kerakyatan

d. kemanusiaan

e. keadilan

Jawaban: b

22. Di Negara Republik Indonesia, kewenangan untuk menetapkan ataupun mengubah Undang-Undang Dasar dimiliki lembaga yang bernama....

a. Mahkamah Konstitusi

b. Dewan Perwakilan Rakyat

c. Dewan Perwakilan Daerah

d. Majelis Permusyawatan Rakyat

e. Komisi Yudisian

Jawaban: d

23. Contoh sikap yang mencerminkan nilai dalam sila ke-3 Pancasila, yakni persatuan dan kesatuan, di bidang penyelenggaraan negara adalah....

a. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan

b. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun kelompok

c. Mendukung kemerdekaan setiap bangsa dari penindasan penjajah

d. Menjamin kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakini

e. Menjamin pemenuhan hak kelompok yang lemah ataupun minoritas

Jawaban: b

24. Cendekiawan asal Prancis yang hidup pada era abad ke-18, Montesquieu memiliki gagasan tentang pemisahaan kekuasaan negara yang disebut konsep Trias Politika. Konsep politik yang dirumuskan oleh Montesquieu tersebut membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yakni....

a. eksekutif, federatif, eskploitatif

b. federatif, konstitutif, eksekutif

c. yudikatif, legislatif, eksekutif

d. inspektif, eksekutif, federatif

e. eksekutif, federatif, konstitutif

Jawaban: c

25. Lembaga negara di Indonesia yang bertugas mengawasi perilaku hakim dalam menegakkan hukum adalah....

a. Dewan Perwakilan Rakyat

b. Mahkamah Agung

c. Mahkamah Konstitusi

d. Komisi Pemberantasan Korupsi

e. Komisi Yudisial

Jawaban: e

26. Sejumlah lembaga negara di Indonesia dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Daftar di bawah ini merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, kecuali....

a. MPR

b. DPR

c. KPK

d. MA

e. MK

Jawaban: c

27. Amandemen keempat UUD 1945 menghasilkan sejumlah perubahan. Berikut ini yang bukan termasuk hasil amandemen tersebut adalah....

a. Setiap warga negara berkan mendapat pendidikan

b. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

c. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

d. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

e. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Jawaban: b

28. Di Indonesia, presiden merupakan jabatan kepala pemerintahan sekaligus....

a. pemimpin birokrasi

b. ketua eksekutif

c. kepala wilayah

d. ketua parlemen

e. kepala negara

Jawaban: e

29. Berdasarkan UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini ada di pasal dan ayat berapa?

a. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945

b. Pasal 34 ayat 3 UUD 1945

c. Pasal 34 ayat 4 UUD 1945

d. Pasal 33 ayat 5 UUD 1945

e. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945

Jawaban: e

30. Sidang MPR wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat agar bisa mengubah pasal dalam Undang-undang Dasar. Ketentuan ini tercantum dalam....

a. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

b. Pasal 37 ayat 4 UUD 1945

c. Pasal 37 ayat 3 UUD 1945

d. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945

e. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945

Jawaban: c

31. Berikut ini adalah daftar lembaga yang berada di bawah kekuasaan Presiden Republik Indonesia, kecuali...

a. TNI

b. POLRI

c. KPK

d. Kejaksaan

e. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: e

32. Berdasarkan ketentuan di pasal 24C ayat 3 UUD 1945, tiga lembaga negara yang berwenang mengusulkan 9 hakim konstitusi ialah...

a. MK, MA, Kejaksaan

b. Presiden, DPR, MPR

c. DPR, MA, Presiden

d. KY, DPR, MPR

e. MPR, DPR, DPD

Jawaban: c

33. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang berwenang mengajukan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada...

a. Mahkamah Agung

b. Dewan Perwakilan Rakyat

c. Mahkamah Konstitusi

d. Komisi Yudisial

e. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: c

34. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui...

a. Usulan DPR

b. Usulan gubernur

c. Usulan presiden

d. Pemilihan Umum

e. Usulan MPR

Jawaban: d

35. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, masyarakat bisa ajukan gugatan untuk pembatalannya kepada...

a. MA (Mahkamah Agung)

b. MK (Mahkamah Konstitusi)

c. KY (Komisi Yudisial)

d. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

e. Presiden Republik Indonesia

Jawaban: b

36. Berikut ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila sila ke-2, kecuali....

a. Tidak melakukan diskriminasi

b. Tidak melakukan perundungan (bullying)

c. Tidak menyebarkan ujaran kebencian (hate speech)

d. Tidak mengikuti pengaruh buruk teman

e. Tidak melakukan kekerasan kepada orang lain.

Jawaban: d

37. Sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing merupakan contoh kongkret dari pengamalan nilai Pancasila sila....

a. ke-3

b. ke-2

c. ke-1

d. ke-5

e. ke-4

Jawaban: c

38. Tindakan melakukan diskriminasi karena perbedaan suku, agama, warna kulit, ras, status sosial, gender atau jenis kelamin, tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila....

a. ke-4

b. ke-1

c. ke-2

d. ke-5

e. ke-3

Jawaban: d

39. Pancasila dinyatakan sebagai staatfundamentalnorm, yang artinya....

a. Norma hukum tertinggi dalam negara

b. Norma paling mulia dalam masyarakat

c. Ideologi negara yang harus diikuti

d. Hukum tertulis dengan kedudukan tertinggi

e. Pedoman utama bangsa

Jawaban: a

40. Apa yang dimaksud dengan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Republik Indonesia?

a. Pancasila merupakan ideologi yang nilai-nilainya menjiwai semua produk peraturan perundang-undangan di RI

b. Pancasila merupakan ideologi yang dianut Bangsa Indonesia secara keseluruhan

c. Pancasila merupakan pedoman utama Bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara

d. Pancasila merupakan hukum tertulis tertinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan di RI

e. Pancasila merupakan warisan dari leluhur Bangsa Indonesia

Jawaban: a

41. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara lembaga MPR dan Presiden adalah....

a. Menyampaikan pertimbangan saat grasi akan diberikan

b. Mengajukan usulan nama calon hakim agung

c. Membahas bersama rancangan undang-undang

d. Memberhentikan presiden sesuai dengan ketentuan UUD

e. Mengawasi kinerja pemerintahan

Jawaban: d

42. Dari daftar berikut yang bukan termasuk kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia adalah....

a. Menyelenggarakan pendidikan

b. Menjamin ketertiban

c. Menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan.

d. Memperkuat sektor pertahanan dan militer

e. Mengatasi kemiskinan

Jawaban: d

43. Berikut ini merupakan sejumlah urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada daerah, kecuali...

a. Moneter dan Fiskal

b. Yustisi

c. Politik Luar Negeri

d. Pertahanan dan Keamanan

e. Pengentasan kemiskinan

Jawaban: e

44. Penyelenggara urusan pemerintahan level nasional yang berkedudukan di ibu kota Indonesia disebut...

a. Kabinet

b. Lembaga legislatif

c. Lembaga pemerintahan

d. Pemerintah pusat

e. Pemerintah resmi

Jawaban: d

45. UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan dasar hukum untuk penyelenggaraan..... di Republik Indonesia.

a. Otonomi Daerah

b. Pemerintahan Daerah

c. Pemilihan Umum

d. Pemilihan Kepala Daerah

e. Otonomi Khusus

Jawaban: a

B. Soal Essay PKN Kelas 10 Beserta Jawabannya

1. Jelaskan penyebab perbedaan pendapat di antara sejumlah tokoh bangsa dalam sidang pertama BPUPKI ketika membahas dasar negara Indonesia!

Jawaban: Sejumlah tokoh dalam sidang pertama BPUPKI memiliki fokus penekanan berbeda pada saat membahas dasar negara Indonesia. Perbedaan itu disebabkan oleh adanya perbedaan penekanan terhadap sejumlah aspek dasar negara yang kelak akan bernama Pancasila, sesuai usulan Ir. Soekarno. Aspek-aspek dalam dasar negara itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah atau demokrasi, keadilan sosial atau kesejahteraan, dan persatuan.

2. Jelaskan proses sidang pertama BPUPKI saat membahas dan merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka!

Jawaban: Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung selama 29 Mei-1 Juni 1945 berlangsung dengan nuansa musyawarah dan demokratis. Banyak pula anggota BPUPKI yang mendapat kesempatan menyampaikan pidatonya dalam sidang. Data dari sejumlah sumber menunjukkan jumlahnya ada sekitar 32 peserta sidang yang menyampaikan pidato. Dalam Sidang pertama BPUPKI, memang ada perbedaan pendapat dari segi ideologis, tetapi semua tokoh bangsa yang hadir menyikapinya dengan beradu argumen dan saling menghargai pendapat masing-masing.

3. Apa alasan atau penyebab Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia? Berikan penjelasan ringkas dan jelas!

Jawaban: Pancasila menjadi dasar negara RI karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa menjadi pondasi sekaligus perekat persatuan Bangsa Indonesia. Berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diyakini bisa menjadi pondasi bagi tegaknya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, nilai-nilai Pancasila telah lama hidup dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.

4. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Berikan penjelasannya!

Jawaban: Pancasila layak menjadi pandangan hidup karena ia mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman masyarakat di Indonesia dalam menjalani kehidupan di berbagai bidang. Hal itu karena Pancasila memuat nilai-nilai luhur warisan nenek moyang Bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup untuk Bangsa Indonesia, Pancasila memberikan referensi nilai-nilai yang penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Berikan penjelasan secara ringkas dan padat!

Jawaban: Maksud dari Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah, bahwa Pancasila merupakan seperangkat pemikiran atau rujukan nilai yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara di berbagai bidang urusan, mulai dari ketatanegeraan, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan pertahanan, pengelolaan sumber daya alam, pengaturan masyarakat, politik luar negeri, dan lain sebagainya. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dan pemerintah RI untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

6. Bagaimana cara menjadi warga negara yang taat hukum? Jelaskan secara singkat dan jelas!

Jawaban: Agar bisa menjadi warga negara yang taat hukum, kita harus memiliki kesadaran tentang pentingnya untuk menyelaraskan hak dan kewajiban. Selain itu, perlu juga membangun kebiasaan atau budaya disiplin dan mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari.

7. Bagaimana hubungan antara norma dengan hukum dalam kehidupan masyarakat?

Jawaban: Norma dan hukum selama ini memiliki eksistensi yang berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Hubungan antara norma dan hukum terjalin karena keduanya sama-sama ditegakkan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, tentram, dan berkesejahteraan.