Hasil Sidang BPUPKI Pertama dan 3 Tokoh Penggagas Dasar Negara

tirto.id - Hasil Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menjadi awal rumusan dasar negara Republik Indonesia. Ada 3 tokoh penting yang berperan, yakni Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Pada 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang mengumumkan pembentukan sebuah organisasi bernama Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan segala hal penting mengenai tata pemerintahan, ekonomi, dan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia

Namun, Jepang ternyata memiliki tujuan politis terkait pembentukan BPUPKI. Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia agar bersedia membantu mereka melawan pasukan Sekutu dalam Perang Dunia II. Posisi Jepang saat itu memang sedang terdesak.

Selain itu, Jepang ingin meredam gejolak penuntutan kemerdekaan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia sekaligus mengamankan bantuan logistik dan tenaga kerja militer dari rakyat Indonesia untuk kepentingan perang.

Kendati demikian, sejumlah tokoh nasional ternyata mampu memanfaatkan keberadaan BPUPKI hingga menghasilkan Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD).

Pembentukan BPUPKI: Jepang & Indonesia Beda Tujuan

Tujuan pembentukan BPUPKI bagi Indonesia adalah dianggap memiliki maksud untuk mengkaji, mendalami, dan menyelidiki bentuk dasar yang cocok. Hal ini dilakukan untuk kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia usai meraih kemerdekaan.

Di lain sisi, beda bagi Jepang. Tujuan BPUPKI memiliki makna lain, yakni menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu. Caranya adalah memberikan sebuah "janji" kemerdekaan untuk Indonesia.

Pada saat itu, Jepang masih terlibat dalam Perang Dunia II. Mereka tentunya membutuhkan banyak dukungan. Oleh sebab itu, pembentukan BPUPKI oleh Jepang tidak sepenuhnya dalam rangka memberi kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi juga demi mendapat dukungan rakyat Indonesia guna melawan Sekutu.

Meski begitu, BPUPKI akhirnya dibentuk juga dengan jumlah anggota sebanyak 67 orang. Badan ini diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Setidaknya, BPUPKI tercatat telah melaksanakan dua kali masa sidang.

Masa sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei-1 Juni 1945. Namun, hingga sidang resmi selesai, rumusan dasar negara belum mencapai kesepakatan. Di masa reses, dibentuklah panitia kecil yang terdiri 9 tokoh dari golongan nasionalis dan golongan Islam. Inilah yang kemudian disebut Panitia Sembilan.

Tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan rapat di kediaman Ir. Soekarno dan berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Sebulan kemudian, BPUPKI menggelar sidang kedua selama periode tanggal 10-16 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI kali ini adalah membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), termasuk pembukaan UUD.

3 Tokoh Penggagas Dasar Negara di Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lokasinya terletak di Gedung Chuo Sangi In. Sekarang bernama Gedung Pancasila. Gedung Gedung Pancasila berlokasi di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam sidang BPUPKI pertama, terdapat 12 anggota yang naik podium. Mereka memaparkan uraian. Salah satunya adalah Mohammad Yamin. Di depan sidang, Yamin turut memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan jika kelak Indonesia merdeka.

Selain Mohammad Yamin, tokoh lain yang terlibat dalam selama sidang BPUPKI dan memberikan peran penting adalah Mr. Soepomo dan Ir. Sukarno.

Mohammad Yamin

Mohammad Yamin termasuk tokoh penting dalam sidang BPUPKI. Melalui sidang perdana ini, Yamin merumuskan 5 macam asas calon dasar negara.

Pertama adalah Peri Kebangsaan. Kemudian Peri Kemanusiaan. Asas berikutnya yang diusung Mohammad Yamin adalah Peri Ketuhanan.

Tak lupa, ia juga memasukkan Peri Kerakyatan dalam asas calon dasar negara Indonesia. Yang terakhir, usulan Yamin yakni asas yang berisi tentang Kesejahteraan Rakyat.

Mr. Soepomo

Selain Mohammad Yamin, tokoh berikutnya yang turut memberikan andil penting dalam sidang BPUPKI pertama adalah Mr. Soepomo.

Memasuki hari ketiga sidang BPUPKI pertama, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo membeberkan rumusan asas calon dasar negara. Ia memberikan nama berupa "Dasar Negara Indonesia Merdeka”.

5 rumusan yang disampaikan Mr. Soepomo melalui sidang BPUPKI pertama meliputi Persatuan, Kekeluargaan, serta Mufakat dan Demokrasi. Lalu asas Musyawarah dan Keadilan Sosial.

Ir. Soekarno

Sama seperti Mohammad Yamin dan Mr. Soepomo, Ir. Soekarno juga ikut memaparkan 5 asas yang kelak bakal digunakan sebagai asas negara.

Dalam sidang BPUPKI pertama alias hari terakhir, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dengan lantang memperkenalkan 5 sila. Sila hasil usulan Soekarno itu terdiri dari Kebangsaan Indonesia. Lalu Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan.

Soekarno juga mengusulkan asas Mufakat atau Demokrasi. Asas lain berupa Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno lantas memperkenalkan asas bikinannya itu dengan nama Pancasila, yang berasal dari dua kata: Panca dan Sila.

“Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal, dan abadi,” tegas Soekarno, dikutip dari Risalah BPUPKI (1995) terbitan Sekretariat Negara RI.

Pada akhirnya, Pancasila ditetapkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.