Trump Klaim 100 Juta Barel Minyak Lolos Lewati Selat Hormuz

tirto.id - Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat secara diam-diam telah memindahkan lebih dari 100 juta barel minyak melewati Selat Hormuz. Pernyataan Trump ini dikeluarkan di tengah konflik dengan Iran yang memanas.

Dalam unggahan di akun Truth Social miliknya, Trump militer AS telah menjalankan operasi besar untuk menjaga sebagian lalu lintas minyak dunia tetap berjalan melalui Selat Hormuz.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat lah yang mengendalikan Selat Hormuz, bukan Iran.

“Bulan lalu, saya mengarahkan Militer Besar AS untuk melaksanakan misi rahasia untuk mendukung Tanker Minyak dan Kapal Komersial lainnya melalui Selat Hormuz. Hari ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa upaya ini telah menghasilkan lebih dari 100 JUTA Barel Minyak melewati Selat tersebut, dan masuk ke Pasar Terbuka,” tulisnya pada 11 Juni 2026.

“Lebih dari 200 Kapal Komersial telah melewati Selat dengan aman. Upaya yang sangat sukses ini terjadi karena AMERIKA SERIKAT MENGONTROL Selat Hormuz — BUKAN Iran. Militer mereka dikalahkan dan perekonomian mereka hilang. Iran sudah berakhir! Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini,” tegasnya lagi.

Menurutnya, tanpa operasi tersebut harga minyak bisa saja melampaui US$200 per barel, sementara kenyataannya masih berada di kisaran 90 dolar AS per barel.

Pada bulan Mei, Trump mengumumkan misi bernama Project Freedom untuk membantu kapal-kapal tanker yang terjebak di Teluk Persia. Namun, proyek itu kemudian dihentikan secara mendadak tanpa penjelasan rinci.

Setelah itu, sejumlah pejabat AS mengisyaratkan bahwa Angkatan Laut Amerika tetap membantu kapal-kapal komersial secara diam-diam, meskipun tidak menjelaskan seberapa besar skala operasinya.

Update Perang AS-Iran

Al Jazeera pada Kamis (11/6/2026) melaporkan, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan pembicaraan telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri European Union, Kaja Kallas. Dalam percakapan tersebut, Araghchi mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Menurut Iran, tindakan militer Washington telah merusak efektivitas gencatan senjata yang sebelumnya ada dan membuat Amerika Serikat bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang muncul setelahnya.

Araghchi juga menyampaikan kritik terhadap negara-negara anggota PBB yang dianggap diam terhadap tindakan Amerika.

Ketegangan semakin meningkat setelah Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap target yang berkaitan dengan Amerika Serikat di beberapa negara kawasan Teluk. Serangan tersebut berdampak pada Bahrain, Kuwait, dan Yordania.

Sebagai respons, UEA mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk serangan Iran. Pemerintah UEA menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara-negara tetangganya dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.

“UEA mengutuk keras serangan agresif Iran yang kembali terjadi terhadap Bahrain, Kuwait, dan Yordania,” tegas UEA di unggahan akun X @mofauae pada 11 Juni 2026.

Pemerintah Kuwait sendiri mengungkapkan bahwa sistem pertahanan udaranya telah menghadapi gelombang serangan yang cukup intens.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Mayor Jenderal Saud Abdulaziz Al-Otaibi, menyatakan bahwa militer Kuwait berhasil menangani 24 drone musuh yang memasuki wilayah udara negara itu dalam waktu 48 jam terakhir.

Meskipun serangan tersebut menyebabkan kerusakan material namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

“Angkatan bersenjata menegaskan bahwa mereka terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efisien, dalam kerangka kesiapan dan persiapan, untuk meningkatkan keamanan nasional dan menjaga keselamatan warga negara dan penduduk,” tegas Mayor Jenderal Saud Abdulaziz Al-Otaibi.