tirto.id - Sripeni Inten Cahyani, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero), menjabarkan panjang lebar--sekaligus pelan-pelan--soal listrik padam yang terjadi Ahad (4/8/2019) lalu kepada Presiden Joko Widodo di Kantor PLN, Senin (5/8/2019). Dia mengawalinya dengan permintaan maaf.
“Atas nama direksi kami mohon maaf,” kata Sripeni.
Sripeni bicara nyaris empat menit dengan bantuan salindia Powerpoint. Tapi toh penjelasan Sripeni, yang sebetulnya baru menjabat Plt pada 2 Agustus, tak membuat Jokowi puas. Setidaknya itu tergambar dari tanggapan Presiden.
“Tadi penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, bapak ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik, bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian ini? Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung. Tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semua,” kata Jokowi dengan raut muka datar.
“Hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar, terjadi sekali lagi, saya ulang, jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke, terima kasih,” tambahnya.
Setelah itu Jokowi, yang datang ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri ESDM Ignasiun Jonan langsung pergi.
Hal yang sama ia tulis melalui akun Facebooknya. “Itu saja. Selamat siang,” kata Jokowi.
Jokowi dianggap marah oleh sebagian orang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, bilang, “kalau tadi Presiden agak marah, saya pikir sangat pantas.” Interpretasi serupa dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia mengaku “paham jika Presiden marah.”
Marah Tak Selesaikan Masalah
Dosen komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai kekesalan yang ditunjukan Jokowi terutama saat mengunjungi Kantor PLN wajar belaka.
Tapi yang patut dicatat adalah marah-marah saja tidak cukup. Suko menilai yang lebih penting adalah Jokowi paham persoalan dan memberikan jalan keluar.
“Yang dibutuhkan rakyat sesungguhnya bukan sikap marah, tetapi layanan pemerintah pada masyarakat,” ujar Suko saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (6/8/2019).
Apa yang dikatakan Suko bahwa marah saja tidak cukup terbukti lewat kasus tahun 2016.
Saat itu Jokowi marah besar karena tahu ada pungutan liar di Kementerian Perhubungan. Polri bahkan mengaku Jokowi langsung meminta operasi tangkap tangan pelaku pungli. Jokowi sendiri memantau langsung operasi tersebut.
Tapi toh pungli tetap ada. Data Ombudsman RI, selama 2017, ada 617 laporan masuk terkait dengan dugaan permintaan imbalan uang, barang, dan jasa di Kementerian dan/atau Lembaga.
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala bahkan sempat bilang kinerja Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tak efektif melakukan penindakan. Salah satu kendalanya adalah kerja sama antar instansi masih amburadul.
Agar kemarahan Jokowi ada manfaatnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febby Tumiwa menganjurkan beberapa hal.
Jokowi selaku pemerintah misalnya bisa meminta kasus mati listrik massal diinvestigasi tim independen.
“Dari data yang ada dicari tahu akar masalahnya ada di mana. Pemadaman kejadian bisa disebabkan faktor teknis, faktor non-teknis,” kata Fabby kepada reporter Tirto.
“Saya juga berharap, Kementerian ESDM itu membuat tim investigasi, tujuannya bukan untuk menghukum orang, tapi untuk menemukan apa kelemahan risiko,” kata Fabby.
Pernyataan Fabby penting karena belum ada versi yang benar-benar final soal penyebab mati listrik. Direktur Pengadaan Strategis 2 Djoko Raharjo Abumanan mengatakan gangguan transmisi terjadi karena ada kelebihan beban listrik khususnya di Jakarta, Bekasi, dan Banten. Logikanya sama seperti listrik 'jetrek' di rumah.
Sementara Polda Jawa Tengah menduga blackout berkaitan dengan masalah tingginya pohon di sekitar area SUTET.
Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi punya pendapat lain lain. Ia mengatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Indonesia perlu mencontoh Taiwan saat negara itu sempat blackout.
Dia bilang Presiden Taiwan berani meminta maaf langsung kepada masyarakat, lalu menteri terkait mengundurkan diri dan ada perombakan direksi perusahaan setrum.
Hanya saja, Fahmy menilai, hal ini bisa jadi sulit dilakukan karena belum membudaya. Walaupun demikian setidaknya Jokowi perlu menegur menteri BUMN Rini Soemarno.
“Saya lihat keputusan dari menteri BUMN tadi selama ini hanya menetapkan Plt. Dirut. Ini juga dipilih secara arisan karena saat ini sudah ada 3 Plt,” ucap Fahmy kepada reporter Tirto.
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Rio Apinino
