SMF Amankan Rp9 Triliun untuk Biayai Pembangunan Rumah Subsidi

tirto.id - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bakal membiayai pembangunan rumah subsidi senilai sekitar Rp9 triliun untuk tahun 2026.

Kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, kebutuhan anggaran tersebut sebelumnya telah dihitung menggunakan asumsi pembangunan rumah subsidi dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditargetkan pemerintah, yaitu 350 ribu unit rumah.

"Dengan asumsi program yang sama di 350 ribu unit untuk KPR FLPP. Jadi kebutuhan KPR FLPP untuk tahun ini SMF itu menyediakan dana kurang lebih Rp9 triliun," ujar dia, dalam Taklimat Media, di Artotel Gelora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026).

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp5,4 triliun akan dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Kementerian Keuangan kepada SMF. Sedangkan Rp4,2 triliun lainnya akan dipenuhi menggunakan dana hasil investasi SMF di pasar modal maupun sumber pendanaan lainnya.

"(Dari kebutuhan anggaran) akan ditutup dari PMN Rp5,4 dan kurang lebih Rp4,2 kami menggunakan dengan sendiri baik dari pasar modal ataupun sumber dana lainnya," beber dia.

Sebagai informasi, peningkatan kuota subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit yang sudah berlangsung sejak 2025, merupakan sebagian cara untuk mencapai program 3 juta rumah rakyat.

Kata Ananta, untuk mencapai target program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, sampai saat ini SMF masih akan menggunakan upaya yang telah dirancang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Namun, seiring dengan ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, SMF harus terus memonitor untuk mengetahui langkah lanjutan, apakah perlu melakukan revisi RKAP Tahun 2026 atau tidak.

"Dari kami sampai saat ini masih tetap dengan asumsi yang kita buat karena kita sudah menyusun rencana anggaran dana tahun 2026. Namun, itu juga kembali melihat situasi yang akan datang, apakah kami perlu merevisi tapi sampai saat ini kami masih tetap akan melanjutkan dan melaksanakan sesuai dengan RKAT tahun 2026," jelas Ananta.

Namun, seiring dengan adanya momentum Lebaran 2026, di mana ASN maupun pekerja swasta menerima THR, diharapkan peningkatan konsumsi masyarakat dapat meredam dampak dari kenaikan harga BBM yang terjadi imbas konflik di Timur Tengah.

"Semoga ini bisa jadi faktor pengungkit lah, di tengah tadi ada ancaman inflasi dari harga BBM," kata dia.