tirto.id - Organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan dirinya Front Pancasila melakukan aksi penolakan terhadap acara Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diselenggarakan oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukan) di Jakarta, Senin, (18/4/2016).
Aksi penolakan ormas tersebut ditunjukkan dengan orasi dan penyampaian pendapat di Tugu Tani yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi penyelenggaraan symposium di Hotel Aryaduta.
Salah satu perwakilan orator dari Front Pancasila menyatakan bahwa simposium tersebut menyimpan potensi untuk menghidupkan kembali paham komunisme di Tanah Air dan tema yang diusung jelas-jelas tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Front Pancasila juga mengimbau supaya pemerintah Indonesia tidak meminta maaf kepada para korban kekerasan dan pembunuhan massal 1965-1966.
Aksi orasi tersebut menyebabkan kemacetan pada arus lalu lintas yang mengarah ke Monumen Nasional dan sebaliknya. Pihak kepolisian sempat menahan beberapa peserta aksi karena menolak mematuhi instruksi polisi untuk terus berjalan supaya mereka tidak menyebabkan kemacetan. Demonstran tersebut ditangkap dan ditahan oleh polisi di salah satu gerai makanan cepat saji yang berada di dekat lokasi.
Polisi akhirnya memaksa kawanan demonstran lainnya untuk melanjutkan aksi mereka ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sebelumnya, pada Sabtu, (16/4/2016), Juru Bicara Front Pancasila Alfian Tanjung telah menyatakan bahwa pihaknya akan turun ke jalan untuk menolak simposium nasional tersebut.
"Kita akan menyelenggarakan aksi penolakan di depan tempat pelaksanaan simposium dengan target menggagalkan pelaksanaan acara tersebut," tegas Juru Bicara Front Pancasila Alfian Tanjung dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Sabtu, (16/4/2016).
Front Pancasila juga meminta pemerintah agar menghentikan simposium bertajuk "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" itu sekaligus mengimbau para peserta tidak turut hadir.
"Siapa pun yang mendukung acara itu berarti telah melanggar ketentuan hukum tetap dan juga konstitusi negara," tukasnya.
Dia pun menilai, saat ini pergerakan PKI telah mencoba mendekati sistem pemerintahan Indonesia sehingga dikhawatirkan mampu melegitimasi eksistensi partai tersebut.
Salah satu indikasi hal ini, menurut Alfian, ditunjukkan dengan adanya ketentuan penghapusan kolom agama di KTP yang telah dilakukan di sejumlah daerah.
"Perhatikan saja, ada wacana lain yang membatasi aktivitas keagamaan. Itu tanda-tandanya, karena saya lihat memang Pemerintahan Jokowi cenderung dekat dengan PKI. Kita berani tegaskan PKI akan bangkit," tukasnya.
Alfian pun menuding, kantor Lembaga Bantuan hukum (LBH) Jakarta juga menjadi tempat organisasi tersebut untuk menghimpun kekuatan pascadigagalkannya agenda simposium PKI di wilayah Bogor, Jawa Barat.
Reporter: Putu Agung Nara Indra
Penulis: Putu Agung Nara Indra
