Masuk tirto.id
tirto.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah membatalkan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri otomotif nasional dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa buruh dari berbagai pabrikan otomotif telah menyampaikan keluhan mereka ke Posko Oranye Partai Buruh. Para pekerja khawatir impor besar-besaran tersebut akan menekan volume produksi dalam negeri.
“Sudah datang kepada Posko Oranye Partai Buruh dan KSPI, jadi teman-teman anggota KSPI datang ke Posko Oranye Partai Buruh dan juga di situ ada KSPI di dalamnya. Ini sudah datang dari karyawan Hino, Isuzu, Toyota, Daihatsu, Suzuki,” kata Said dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Selasa (24/2/2026).
Said menilai kebijakan impor tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, industri otomotif nasional masih memiliki kapasitas produksi yang besar dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan kendaraan untuk program pemerintah.
“Bagaimana mungkin di tengah PHK di mana-mana, tiba-tiba ada kebijakan yang mengancam potensi PHK di industri otomotif. Dan uang rakyat Indonesia itu kok menghidupkan buruh India? Ini kebijakan apa?” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila 105 ribu unit mobil tersebut diproduksi di dalam negeri, kebijakan itu justru berpeluang membuka lapangan kerja baru serta memperpanjang kontrak ribuan buruh di sektor otomotif.
Said juga menegaskan bahwa produsen otomotif nasional, khususnya pabrikan Jepang yang beroperasi di Indonesia, memiliki teknologi yang lebih maju dan mampu memenuhi kebutuhan dengan harga yang masih dapat dinegosiasikan.
“Serahkan ke produsen-produsen, ada Hino, ada Isuzu, ada Suzuki, ada Toyota. Mereka produsen-produsen Jepang yang jauh lebih teknologinya lebih maju dari India. Mereka mampu. Masalah harga tinggal diskusi spesifikasi,” tuturnya.
Selain itu, Said menyinggung dugaan adanya kepentingan tertentu di balik rencana impor tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum turut mengawasi proses impor agar tidak menimbulkan kerugian negara.
“Setiap impor pasti ada fee. Diduga itu setiap impor ada fee. Hai Menteri Perdagangan, kami menduga-menduga, bukan menuduh, setiap impor ada fee. Siapa importirnya? Buka itu!” serunya.
KSPI bahkan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut menyoroti rencana impor tersebut. Menurut KSPI, pembatalan impor penting dilakukan demi menjaga stabilitas industri otomotif nasional dan mencegah gelombang PHK baru di tengah kondisi ketenagakerjaan yang sudah tertekan.
“Kami minta KPK juga menyoroti rencana 105 ribu mobil impor, disoroti, tolong KPK melalui kawan-kawan media,” tutupnya.
Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara/KSPN) Ristadi menilai alasan PT Agrinas mengimpor pikap asal India tidak faktual. Pasalnya, sebagaimana disampaikan Menteri Perindustrian dan Kadin, industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi hingga sekitar satu juta unit kendaraan per tahun.
"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu dimana rasa Nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?" ucapnya melalui keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).
Selain itu, KSPN juga menilai pemilihan tipe pikap 4x4 kurang tepat jika dianggap sesuai untuk seluruh kondisi jalan pertanian di pedesaan Indonesia.
"Mungkin iya ada beberapa daerah yg kondisi medanya ektrem sehingga harus memakai kendaraan pick up 4x4, tapi kan harus dipetakan secara akurat di daerah mana saja lalu dihitung berapa kebutuhan unitnya, jangan digeneralisir semua daerah harus pakai pick up 4x4," tuturnya.
Ristadi turut menyoroti harga pikap 4x4 Scorpio asal India yang berkisar Rp290-400 juta per unit. Menurutnya, harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan mobil pikap Carry produksi dalam negeri yang berada di kisaran Rp170-190 juta.
"Jadi lebih efesien mana dengan alat angkut yang selama ini sudah berjalan?" jelasnya.
Atas dasar itu, KSPN meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan pembatalan impor pikap tersebut kepada Direktur Utama Agrinas dan menginstruksikan agar pengadaan kendaraan dialihkan ke industri otomotif nasional yang tengah lesu akibat penurunan penjualan.
"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan," tandasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Hendra Friana
