tirto.id - Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta agar turut serta menolak RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka).
"Kami mendorong gubernur untuk memberikan rekomendasi menolak RUU Cilaka yang akan dibahas di DPR RI. Termasuk DPRD DKI, mereka, kan, perwakilan rakyat," kata salah satu anggota GBJ lewat pengeras suara.
RUU Cilaka diusulkan pemerintahan Joko Widodo. Saat ini peraturan tersebut sudah ada di DPR dan akan dibahas setelah masa reses.
Presidium GBJ Mirah Sumirat mengklaim ada 1.500 orang berunjuk rasa hari ini. Mereka berasal dari berbagai serikat seperti LEM SPSI, FSPMI, SGBN, SPN, KSN, KASBI, KSPI, dan FBTPI.
Mirah, yang juga menjabat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, mengatakan mereka memang sengaja berdemonstrasi di Balai Kota, bukan di DPR, agar mendapat dukungan dari kepala daerah. Toh jika tuntutan dipenuhi dan Anies memberikan rekomendasi, mereka akan membawanya ke pusat.
"Nanti rekomendasi itu kami bawa ke DPR RI dan pemerintah pusat. Kami nanti kasih unjuk ke mereka, 'nih, Jakarta menolak,'" katanya.
Seperti serikat lain, GBJ menganggap peraturan ini hanya akan merugikan buruh. Beberapa hak buruh dikebiri, katanya, termasuk hak untuk mengambil cuti khusus, pesangon, dan upah minimum. Mereka juga khawatir peraturan ini akan memperluas sistem kerja kontrak dan alihdaya yang membuat para pekerja lebih rentan karena jaminannya lebih sedikit ketimbang pekerja tetap.
"Kekhawatiran serikat pekerja terbukti," katanya menegaskan. "Maka kami minta pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja."
Mirah lantas menegaskan serikat buruh akan terus menolak RUU Cilaka dan bakal terus menggelar unjuk rasa sampai tuntutan terpenuhi.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
