Serapan Anggaran Rendah, Anies Salahkan Pemerintahan Sebelumnya

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap penyerapan anggaran di masa pemerintahannya dapat melampaui pencapaian pemerintahan sebelumnya. Sebab, kata dia, selama ini penyerapan cenderung rendah lantaran pola penagihan yang berlangsung saat ini tidak ideal dan menumpuk di akhir tahun.

Akibatnya, kata Anies, tahun ini peningkatan serapan yang bisa dicapai Pemprov DKI hanya mencapai 86 persen. "Jadi pola yang terjadi sekarang memang selalu di ujung. Target kita memang naik sekitar 5 persen dari tahun lalu,” ungkap dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun anggaran berikutnya Anies berniat mengubah pola penagihan yang menurutnya tak ideal tersebut. Ia menginginkan, penagihan dilakukan setiap kuartal atau pertiga bulan.

"Sehingga prestasi kinerja bukan hanya dinas, tetapi juga pihak-pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan itu melakukan pelaksanaan sepanjang tahun,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja ini.

Anies menambahkan “kami akan panggil semuanya. Malam ini pak wagub juga ketemu pihak dunia usaha yang juga berpengaruh kepada serapan ini.”

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut, serapan anggaran DKI Jakarta tahun ini hanya bisa naik maksimal hingga lima persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Mantan Walikota Jakarta Pusat itu juga mengakui bahwa serapan anggaran memang tidak maksimal di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan beberapa hal di antaranya adalah proyek-proyek yang tak selesai di tahun ini.

Selain itu, efisiensi lelang juga dianggap menjadi beban bagi serapan anggaran sebab, menurut dia, anggaran masuk secara bertahap sementara lelang di awal tahun sulit dilakukan.

Dalam pemerintahan sebelumnya, serapan anggaran yang rendah ini kerap menjadi sasaran kritik bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai gubernur. Pada tahun 2015, misalnya, Pemprov DKI Jakarta hanya menyerap 70 persen dari total anggaran Rp69,28 triliun.

Sementara pada tahun berikutnya, seperti dikatakan Sekda, Pemprov DKI hanya berhasil menyerap 82 persen anggaran dari total Rp62,9 triliun.

Hal ini juga yang dikritisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta lalu. Menurut Anies, lemahnya serapan tersebut mengindikasikan bahwa Pemprov DKI tak mampu dalam menyelesaikan program-program yang telah dirancang sejak awal.