tirto.id -
Pemerintah Maroko menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menarik 84 stafnya dari Misi Sahara Barat setelah menuduh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tidak lagi netral dalam konflik mengenai daerah sengketa itu.
Maroko menuduh Ban pekan lalu tidak lagi netral dalam konflik perebutan daerah Sahara Barat karena menggunakan kata "pendudukan" untuk menggambarkan pencaplokan Maroko di daerah itu sejak 1975, ketika mengambil alihnya dari kekuasaan kolonial Spanyol.
Kontroversi mengenai komentar Ban Ki-moon merupakan sengketa terburuk Maroko dengan PBB sejak 1991, ketika PBB memperantarai gencatan senjata untuk mengakhiri perang Sahara Barat dan membentuk misi perdamaian.
PBB mengatakan bahwa hal ini jelas akan menghambat misi PBB di daerah tersebut (MINURSO). "Tindakan ini akan melemahkan fungsi Misi Sahara Barat PBB," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, Kamis, (17/3/2016).
MINURSO saat ini meliputi 242 personel militer, 85 staf sipil internasional, 157 staf nasional dan 12 sukarelawan. Dujarric mengatakan tiga orang dalam daftar yang dimasukkan oleh misi Maroko ke PBB bekerja untuk Uni Afrika dan sisanya staf PBB. Personel militer atau pemimpin misi tak terdampak pemangkasan itu.
Maroko menyatakan PBB dan Uni Afrika punya waktu tiga hari untuk memindahkan 84 staf sipil tersebut dari Sahara Barat, kata Stephane.
Kepala Urusan Politik PBB Jeffrey Feltman telah menyampaikan penjelasan mengenai hal tersebut ke Dewan Keamanan dalam pertemuan tertutup.
Ia mengatakan bahwa duta besar Maroko telah mengirim pesan teks mengumumkan bahwa tenggat tiga hari sudah diperpanjang menjadi "dalam beberapa hari ke depan" menurut para diplomat yang menghadiri pertemuan itu kepada kantor berita Reuters, seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Berbicara dengan reporter setelah pertemuan dewan, Duta Besar Ismael Gaspar Martins dari Angola, presiden dewan keamanan bulan ini, mengatakan para anggota menyuarakan keprihatinan mereka namun menyetujui pendekatan individual Maroko untuk memastikan bahwa situasi "berkembang positif."
Berbicara kepara wartawan lewat penerjemah, Perwakilan Misi Maroko di PBB di Manhattan, Menteri Luar Negeri Maroko Salaheddine Mezouar mengeluhkan "kekeraskepalaan" Ban.
Setelah berbicara dengan anggota Dewan Keamanan, Mezouar mengatakan Maroko "memutuskan tidak akan menarik pasukannya" dari misi peacekeeping PBB.
Dia mengatakan pemerintah Maroko sedang mempertimbangkan kemungkinan tindakan yang lain namun tidak akan mengelaborasinya.
Sementara itu, Ban mengatakan dia ingin memulai kembali perundingan yang macet antara Maroko dan Front Polisario.
Front Polisario, yang mengklaim bahwa daerah itu milik etnis Sahrawi dan telah melakukan perang gerilya sampai gencatan senjata tahun 1991, menginginkan referendum, termasuk mempertanyakan mengenai kemerdekaan, tapi pemerintah Maroko menyatakan hanya akan memberikan kekuasaan semi-otonomi. (ANT)
